benuanta.co.id, BULUNGAN – Stunting saat ini menjadi pembahasan berbagai pihak dan perlu ditangani serius sejak dini. Stunting atau kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia.
Mengatasi persoalan ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan berbagai upaya, salah satunya program Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (PASTI) yang semua daerah diminta untuk menerapkannya.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menuturkan sejak dulu program yang diterapkan di masyarakat 2 anak cukup. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kekurangan gizi pada anak dan juga 2 anak juga lebih sehat.
“Dulu itu sukses hingga orang-orang berduyun-duyun memasang alat kontrasepsi dan memprogramkan 2 anak cukup. Cakupannya hingga pelosok desa,” ucapnya kepada benuanta.co.id, Jumat 3 Juni 2022.
Kata dia, Kaltara saat ini telah memiliki Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai oleh Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP, dalam menyukseskan programnya telah terbentuk juga tim yang terdiri dari beberapa orang berpengalaman. Di antaranya dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
“Alhamdulillah di Kaltara sudah kita rekrut 7 orang hebat yang menjadi pasukan pak Wagub. Mereka ini adalah sarjana yang hebat memiliki pengalaman hebat. Kita tambah penyuluh dan pendamping keluarga jumlahnya ada 1.700 orang se-Kaltara,” sebutnya.
Mantan Bupati Kulon Progo ini menuturkan jika BKKBN punya data maka harus dimanfaatkan secara benar dan jangan disia-siakan oleh TPPS.
“Kalau butuh data jamban tidak layak maka bisa menghubungi kami,” bebernya.
Agar program berjalan baik, BKKBN pun telah menyiapkan anggaran nilainya mencapai Rp 15 miliar di tahun 2022. Dana tersebut dapat digunakan untuk percepatan penurunan stunting.
“Bahkan untuk rapat saja dengan menggandeng stakeholder yang ada itu ada anggarannya sebulan Rp 1 juta maka 12 bulan mencapai Rp 12 juta,” rincinya.
Adapun rincian anggaran per kabupaten kota berbeda-beda, Kabupaten Bulungan dana non fisik mencapai Rp 1,98 miliar dan fisiknya Rp 1,50 miliar. Kabupaten Malinau dana non fisik Rp 2 miliar dan fisiknya Rp 927 juta. Kabupaten Nunukan dana non fisik sebesar Rp 3,99 miliar dan fisiknya Rp 746 juta.
Lalu untuk Kota Tarakan dana non fisiknya sebesar Rp 1,69 miliar dan fisiknya sebesar Rp 1,34 miliar, kemudian untuk Kabupaten Tana Tidung dana non fisiknya sebesar Rp 892 juta dan fisiknya Rp 613 juta.
“Uang ini untuk kebutuhan masyarakat. Jika tahun 2021 hanya terserap sebesar 64 persen kita harap tahun ini 100 persen,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor : Yogi Wibawa
