benuanta.co.id, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah meminta aturan penunjukan penjabat atau Pj untuk mengisi para kepala daerah agar lebih hati-hati. Politisi nasional itu meyakini adanya perbedaan kepemimpinan antara pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan penujukan pemerintah.
Petinggi Partai Gelora Indonesia itu menegaskan kehati-hatian, karena kewenangan yang tidak didapatkan dari rakyat tidak akan pernah sama dengan kewenangan yang ditunjuk, diberikan atau di didelegasikan.
Menurut mantan aktivis 98 ini, dalam Pilkada tentu rakyat memberikan jiwanya, rohnya untuk kekuasaan. Bahkan Fahri menuturkan istilah yakni suara rakyat adalah suara Tuhan.
“Jadi, kalau rakyat itu nyoblos, itu petunjuk Tuhan. Maka perlu berhati-hati kalau kewenangan yang ada bukan berasal dari petunjuk Tuhan itu,” kata Waketum Partai Gelora Indonesia itu kepada benuanta.co.id, Jumat (27/5/2022).
Selain itu, terbatasnya kewenangan Pj kepala daerah kata Fahri membuat jalannya pemerintahan tak seperti seharusnya.
Untuk itu, politisi yang juga aktif sebagai pengusaha besar ini meminta pemerintah kembali mempertimbangkan aturan pendelegasian kepemimpinan sementara tersebut.
“Kita harus mengakhiri transisi dan pemotongan masa jabatan, Indonesia harus lebih mapan. Jangan gonta-ganti terus, kasian rakyat di daerah, karena kan Plt kepala daerah terbatas kewenangannya,” tutup Fahri Hamzah.(*)
Reporter: Kristianto Triwibowo
Editor: Ramli
