IPW Minta Divpropam dan Bareskrim Polri Turun ke Kaltara Bantu Usut Kasus Hasbudi

benuanta.co.id, JAKARTA – Mengungkap keterlibatan oknum pejabat pemerintahan atau pejabat penegak hukum dalam rentetan kasus Hasbudi, hal itu ditekankan Indonesia Police Watch (IPW) membutuhkan keseriusan tak pandang bulu dari Polda Kalimantan Utara. Namun lagi-lagi, upaya itu disinggung IPW perlu perhatian langsung dari Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo.

Sejak awal ditangkapnya Hasbudi di Bandara Internasional Juwata Tarakan pada awal Mei 2022 lalu, IPW menduga dan meyakini bahwa Hasbudi tidak bermain sendiri lantaran Hasbudi masih berstatus anggota Polri aktif.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1578 votes

Koordinator IPW, Sugeng Teguh Santoso dalam dugaan kuatnya, rentetan bisnis ilegal ini pun terdapat keterlibatan oknum Kapolres, oknum petinggi Polda Kaltara dan juga diduga oknum pejabat pemerintahan. IPW menegaskan pihak kepolisian harus serius membongkar hal itu.

Baca Juga :  Gubernur Kaltara: THR Lebaran Harus Cair Tepat Waktu

“Tergantung keseriusan tim penyidik membongkar aliran dana dan juga sikap transparansi,” ungkap Sugeng kepada benuanta.co.id, Kamis (12/5/2022) melalui sambungan seluler.

Pengembangan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Kaltara menurut IPW harus menelusuri bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

“Kan sudah ada informasi, satu bangunan rumah Hasbudi yang diperuntukkan bagi oknum pejabat tertentu. Harus dibongkar aliran dananya, kalau tidak penegakkan hukum ini hanya main-main saja,” lanjut Sugeng.

Lebih lanjut, Indonesia Police Watch memandang bila pengungkapan kasus ini tidak serius, maka akan memproteksi dan melindungi pihak lain yang diduga terlibat.

Sugeng Teguh Santoso mendorong Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar menurunkan tim dari Divisi Propam Polri dan Bareskrim Polri guna menangani serius kasus Hasbudi.

Baca Juga :  Baznas Kaltara Siapkan 18 Ton Beras untuk Mustahik

“Divpropam Polri untuk mendeteksi adanya oknum polisi yang terlibat kasus Hasbudi, apakah di sana (Polda Kaltara) ada pelanggaran disiplin atau kode etik,” jelas Sugeng.

“Bareskrim menjalankan supervisi terhadap proses penyidikan supaya berjalan On The Track. Sehingga diungkap oknum polisi mana yang menerima aliran dana. Yang pasti adalah diduga ada keterlibatan oknum pangkat-pangkat tinggi disana (Polda Kaltara),” bebernya.

Sederet kasus yang menjerat oknum polisi Briptu Hasbudi yakni tambang emas ilegal, impor pakaian bekas dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tak luput juga dari dugaan polisi yaitu indikasi transaksi narkotika yang dilakukan anggota Ditpolairud Polda Kaltara itu.

Namun demikian, penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Kaltara bersama Polres Tarakan dan Polres Bulungan.

Baca Juga :  Safari Ramadan, Wakil Gubernur Yansen TP Sambut Baik Kedatangan Pangdam VI/Mulawarman

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Kaltara, AKBP Hendy F Kurniawan menjabarkan soal target pejabat yang akan diperiksa pun harus melalui klarifikasi dan verifikasi. Meskipun pejabat yang dimaksud sekelas jenderal.

“Kita harus klarifikasi dan verifikasi, tidak bisa penyidik menyampaikan berdasarkan asumsi,” tukas AKBP Hendy F Kurniawan saat ditemui pewarta, Senin (9/5/2022).

Saat inipun pemeriksaan terhadap rekening-rekening diduga milik Briptu HSB juga tengah dalam proses. Hendy menyampaikan bahwa hal ini membutuhkan proses yang panjang.

“Maksud dan tujuan dari penerimaan (dana) tersebut, kalau terbukti tentunya apabila berkaitan dengan jabatannya tentunya pidana baru yaitu korupsi,” ucapnya. (*/s/t)

Reporter: Tim benuanta.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *