oleh

Diperiksa Sebagai Saksi, Istri Hasbudi Dicecar 55 Pertanyaan Penyidik

benuanta.co.id, TARAKAN – Rentetan kasus yang menimpa Briptu Hasbudi terus ditangani secara intensif oleh kepolisian. Berbeda dengan penanganan kasus ilegal maining yang diproses di Polres Bulungan, kasus dugaan ballpres ilegal juga ditangani Polres Tarakan untuk melakukan pemeriksaan ke sejumlah keluarga Briptu Hasbudi.

Salah satu Tim Penasihat Hukum (PH) Briptu Hasbudi, Muhammad Yusuf, SH., MH mengatakan, istri dari Briptu Hasbudi juga telah diperiksa pada Selasa, 10 Mei 2022 kemarin.

“Kapasitasnya (istri Briptu H) sebagai saksi, dari siang hari sampai malam hari kurang lebih 55 pertanyaan. Tapi pokok pertanyaannya kami belum tahu,” ujarnya saat ditemui awak media, Rabu (11/5/2022).

Baca Juga :  Modus Masuk Masjid, Bukannya Ibadah, Pria Ini Malah Curi Handphone

Penasihat hukum menyebut pihak istri maupun keluarga Hasbudi tetap berkenan mengikuti dan menghargai seluruh sangkaan hukum yang saat ini dijalani oleh kliennya.

“Alhamdulillah sampai detik ini pihak istri atau keluarga kooperatif,” sebutnya.

Kendari begitu ia berharap agar masyarakat dapat memandang permasalahan ini dengan Arif dan bijaksana. Agar proses hukum yang sedang dijalankan oleh masing-masing pihak dapat berjalan dengan lancar.

Sementara untuk pemanggilan saksi lainnya, Yusuf mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Sejauh ini, kata dia, terdapat dua orang yang telah diperiksa yakni inisial M dan istri Briptu H.

Baca Juga :  Tak Jera Dipenjara, Residivis Kasus Pencurian Kembali Ditangkap Polisi

“Informasi yang kami dapatkan pemanggilan sudah ada beberapa orang, ada inisial M ada beberapa orang juga lah. Ini beda sama yang di Polres Bulungan ya, ada juga beberapa perwakilan yang menyaksikan BB disita,” katanya.

Diketahui selain tambang emas ilegal, oknum bintara Polri letting 38 tersebut juga terseret kasus dugaan ballpres ilegal sebanyak 17 kontainer yang tak sesuai manifest pengiriman. Kasus ini juga telah naik ke tingkat penyidikan.

Dalam kasus ini, berdasarkan bukti yang cukup akan disangkakan Pasal 112 junto Pasal 51 Ayat (2) UURI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dalam UURI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga :  Miris! Tak Terima Ditegur, Anak Muda Ini Pukuli Lansia di Sebengkok

Ditambah Pasal 51 Ayat (2) Halaman 287 Jo Pasal 2 Ayat (3) Huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang ekspor dari barang dilarang impor.

Kemudan Pasal 5, Pasal 4 dan Pasal 10 UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (*a/a)

Klik Link Video di Bawah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

11 + nine =