benuanta.co.id, TARAKAN – Keluhan masyarakat terkait kondisi jalan berlubang di depan pintu masuk Pelabuhan Tengkayu I, direspon langsung oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, S.Pd dengan peninjauan secara langsung.
Peninjauan itu untuk memastikan akan menindaklanjutinya kepada dinas terkait agar segera diatasi.
Adanya jalan berlubang itu di pelabuhan tersibuk di kaltara itu terdapat resiko dan ancaman gangguan bagi pengendara serta pengunjung pada arus balik lebaran.
Dijelaskan Jufri, Komisi III DPRD Kaltara sebagai mitra Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara dan Dinas Pekerjaan Umum Kaltara. Sehingga hal ini menurutnya menjadi perhatian serius yang akan direkomendasikannya kepada dinas terkait.
“Ada kobangan air yang cukup besar, kondisi itu cukup mengganggu pelayanan lalu lintas saat masuk pelabuhan. Pelabuhan ini sangat aktif di Kaltara, saya rasa pemerintah harus serius melihat,” ujar Jufri Budiman kepada benuanta.co.id, Ahad (1/5/2022).
Sebagai wakil rakyat, ia pun kerap merespon berbagai keluhan masyarakat terutama dalam hal fasilitas umum.
Pantauan legislator asal Tarakan itu, untuk memperbaiki jalan berlubang di pintu masuk pelabuhan tersibuk tidak terlalu membutuhkan banyak material, sehingga tidak harus menunggu APBD tahun depan.
“Dengan anggaran yang ada, saya rasa itu bisa memperbaiki jalan tersebut selagi pelaporannya jelas,” tambahnya.
Usai perayaan Idul Fitri, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltara itu berencana memanggil Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara dan Dinas Pekerjaan Umum Kaltara guna melangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kaltara.
“Sangat membahayakan masyarakat yang lalu lalang menggunakan fasilitas pelabuhan, itu baru masuk saja sudah berlubang.
Sebelumnya, Kepala UPTD Pelabuhan Tengkayu I, Djerman menyebut pihaknya hanya sebatas melaporkan ke Dishub Kaltara, selanjutnya wewenang Dishub yang menindaklanjuti.
“Untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan di pelabuhan, sudah kami susun anggaran setiap jenis kebutuhan. Namun untuk jalanan berlubang di area pelabuhan, tentu perlu kajian khusus besarnya (anggaran) yang dibutuhkan,” jelas Djerman kepada benuanta.co.id, Sabtu (30/4/2022) lalu.
“Dengan berharap istansi yang terkait yang bisa mengkaji banyaknya dana yang diperlukan agar dianggarkan,” tutupnya. (*)
Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor : Yogi Wibawa
