benuanta.co.id, NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, resmi membuka sosialisasi tingkat Kabupaten Nunukan terkait bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) infrastruktur livelihood berbasis kawasan (ILBK) program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang digelar di Kantor Bupati lantai 1, Jumat, 22 April 2022.
Wakil Bupati, H. Hanafiah, mengatakan sejak digulirkan pada tahun 2015 lalu, program kota tanpa kumuh terbukti mampu mereduksi jumlah kawasan kumuh di berbagai daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Nunukan. Lewat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, program Kotaku hadir dengan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di sebuah kawasan.
Dalam program Kotaku, semua kegiatan akan dirancang dan dijalankan secara bersama-sama, serta melibatkan partisipasi dari berbagai kalangan. Baik dari pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak heran jika output dari program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sebagai program kolaboratif, program kotaku juga memiliki akurasi sasaran yang sangat baik selama ini.
“Saya menilai program Kotaku selama ini setahap demi setahap mampu mengurangi jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Nunukan secara signifikan,” kata H. Hanafiah.
H. Hanafiah juga mengapresiasi program Kotaku ini. Pemerintah berharap program tersebut bisa terus dijalankan dan menjangkau semakin banyak kawasan kumuh yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan.
Seperti kegiatan infrastruktur livelihood berbasis kawasan (ILBK) di wilayah Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, tepatnya di Jalan Laning RT 06.
“Kelurahan Mansapa dipilih sebagai pusat lokasi kegiatan ILBK karena selain sudah mengantongi surat keputusan sebagai daerah kumuh, juga sudah memliki TPS3R atau sistem pengolahan sampah dengan memanfaatkan teknologi,” jelasnya.
Dengan begitu dia berharap kepada masyarakat di kelurahan Mansapa bisa memberikan dukungan penuh terhadap program Kotaku ini, agar semua kegiatan berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Selain itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nunukan, Alimuddin, mengatakan yang perlunya mengatasi kekumuhan dan mencegah hal serupa muncul di pemukiman berkembang.
“Bagaimana kita memikirkan dan mengatasi untuk melakukan pencegahan terjadinya kekumuhan di lingkungan kita. Untuk di Kabupaten Nunukan kekumuhan adanya di pulau Nunukan dan Sebtik, sedangkan wilayah lainnya bisa dikatakan aman,” ujarnya.
Koordinator Kota Kabupaten Nunukan program Kotaku, Kementerian PUPR, Deby, menjelaskan livelihood ini kemudian dicangkokan ke dalam pendekatan program kota tanpa kumuh sebagai resep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
“Satu kesatuan program tadi kemudian dikemas dalam sebuah gerakan ‘Program 100-0-100’, artinya menargetkan penyediaan 100 persen akses aman air minun, 0 persen kawasan permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak bagi masyarakat hingga tuntas 2030 nanti,” pungkasnya. (*)
Reporter : Darmawan
Editor : Yogi Wibawa
