benuanta.co.id, BULUNGAN – Selama menjabat, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara dalam menyukseskan visi misinya dibantu oleh Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kali ini struktur TGUPP Kaltara mengalami perombakan di beberapa susunan keanggotaan.
Ketua TGUPP Kaltara tahun 2021 dijabat oleh Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT), Prof Dr Adri Patton di tahun 2022 ini dipercayakan kepada Dr Bastian Lubis yang menjabat sebagai Rektor Universitas Patria Artha (UPA), posisinya dalam TGUPP membidangi Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
“Per tanggal 1 April 2022 saya ditunjuk Gubernur Kaltara menjadi Ketua TGUPP,” ucap Bastian Lubis kepada benuanta.co.id, Jumat 8 April 2022.
Penunjukkan Bastian Lubis sebagai Ketua TGUPP tertuang didalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara Nomor 188.4/K.270/2022. Didalam SK tersebut ada beberapa nama yang berganti dan bergeser pada bidang lain.
Susunan keanggotaan TGUPP 2022 diantaranya Prof Dr Adri Patton membidangi Ilmu Politik dan Pemerintahan, Arik Purwiyantono bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Zainuddin Djaka bidang Hukum dan Regulasi, Triyono Budi Sasongko bidang Pembangunan, Liet Ingai bidang Pemberdayaan Masyarakat, Yuliyus bidang Infastruktur dan Kedaulatan Energi, Mukhlis Ramlan bidang Pencegahan Korupsi, Abdillah Ghalib Rasidi bidang Hubungan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri, Effendy Gunardi bidang Ekonomi dan Rukisah Saleh bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
“Pada struktur TGUPP itu tidak ada perubahan, hanya ada pergantian orang saja, yang masuk itu ada 4 dari 11 orang diantaranya saya, Zainuddin Djaka, Arik Purwiyantono dan Yuliyus,” sebutnya.
Sementara susunan keanggotaan TGUPP 2021 yakni Prof Dr Adri Patton membidangi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Triyono Budi Sasongko bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan, Untung Tri Basuki bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Marthin Billa bidang Pembangunan, Liet Ingai bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bambang Sudiyatno bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi, Mukhlis Ramlan bidang Hukum dan Regulasi, Abdillah Ghalib Rasidi bidang Hubungan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri, M Yusuf Ramlan bidang Pencegahan Korupsi, Effendy Gunardi bidang Ekonomi dan Rukisah Saleh bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
“Pak Marthin Billa mengundurkan diri karena pejabat negara itu tidak boleh merangkap TGUPP,” jelasnya.
“Saya minta kepada teman-teman wartawan saat menyuarakan keatas itu tetap kritis. Bagaimana pemerintah pusat akan peduli terhadap Kaltara,” tambahnya.
Bastian Lubis membeberkan tugas pertama menjadi Ketua TGUPP, untuk meningkatkan kebijakan fiskal Kaltara. Pasalnya, selama ini nilai rendah, bahkan mendekati sangat rendah.
“Pertama saya bentuk bagaimana fiskal kita itu bagus minimal sedang. Kalau sangat rendah fiskal nya maka akan terancam beberapa OPD harus digabung,” ujarnya.
Dirinya melihat jika Kaltara ini raksasa tidur yang diberikan obat tidur, hingga belum bergerak banyak. Terlebih anggarannya yang terbilang kecil, apalagi kendalanya daerahnya yang sangat jauh, terpecah-pecah. Ada yang dijangkau oleh laut, sungai dan udara.
“Nah yang namanya CSR kita 1 sen rupiah pun tidak ada yang masuk ke APBD, padahal itu berapa ratus perusahaan. Kalau perusahaan memberikan bantuan ke masyarakat, sekolah itu bukan CSR tapi sumbangan, aturannya kalau CSR itu harus masuk ke APBD dulu baru disalurkan,” tuturnya.
Dirinya menginginkan insan pers menyuarakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kaltara yang akan berakhir di Oktober 2023. Pasalnya hingga saat ini anggaran yang berasal dari 12 Kementerian dimaksimalkan.
“Itu baru 20 miliar yang masuk. Itu Instruksi Presiden terhadap 12 Menteri itu tidak ada tawar-tawar lagi, harus dilaksanakan. Saya ingin juga insan pers untuk mengkritisi OPD-OPD, karena kalau tidak dikritisi maka tidur dia makin nyenyak,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
