benuanta.co.id, TARAKAN – Isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax nampaknya bukan sekedar isu biasa. Ketetapan ini telah diberlakukan per 1 April 2022 lalu, dari harga semula 9.200 menjadi 12.750 per liter.
Tidak hanya itu pemerintah juga menaikkan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 1 persen, dari semula 10 persen menjadi 11 persen.
Hal inipun menuai kontra dari kalangan pemuda khususnya mahasiswa. Ketua Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Tarakan, Samsul mengatakan bahwa dampak dari kenaikan Pertamax ini sangat menyeluruh, masyarakat yang semula pengguna pertamax banyak beralih ke pertalite sehingga ketersediaan pertalite menjadi langka.
“Dan akhirnya mau atau tidaknya harus membeli Pertamax, belum lagi persoalan kelangkaan minyak goreng yang sulit di dapatkan. Saat saat minyak goreng sudah mudah di dapatkan tapi malah dengan harga yang mahal,” katanya kepada benuanta.co.id, Sabtu (9/4/2022).
Menurutnya, perekonomian masyarakat saat ini belum terlalu stabil akibat masih ditimpa oleh pandemi Covid 19.
“Hal ini sangat miris, padahal Indonesia apalagi Kalimantan itu penghasil minyak dan kelapa sawit,” ketus Samsul.
Mahasiswa asal Universitas Borneo Tarakan (UBT) ini juga menyoroti kenaikan tarif PPN sebesar 11 persen. Berdasarkan kacamatanya, sistem telekomunikasi jenis barang yang tidak terkecualikan dalam pengenaan PPN sehingga akan mengalami kenaikan.
“Di tengah masih banyak sekolah maupun kampus yang mengadakan daring, tidak menutup kemungkinan di tengah bulan ramadan harga barang akan melonjak naik, kenaikan harga BBM dan kenaikan PPN yang bersamaan dinilai beresiko inflasi yang besar, dan ini kemungkinan akan terus meningkat di tengah upaya percepatan pemulihan ekonomi,” paparnya.
Tak hanya itu, mahasiswa pun juga menyoroti perihal penundaan pemilu yang saat ini menjadi isu yang cukup hangat.
Salah satu alasan menunda pemilu di tahun 2024 karena membutuhkan biaya yang besar dan ekonomi bangsa yang belum pulih.
“Ini menjadi pertanyaan besar, bahkan data penundaan pemilu 2024 berbeda beda di setiap survey parpol. Hal ini menjadi kontroversial penundaan pemilu apakah untuk rakyat atau keinginan perpanjangan jabatan para elit politik,” tegas dia.
Senada dengan Samsul, Koordinator Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNus) Kalimantan Utara, Aris menjelaskan bahwa kenaikan BBM menunjukan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat
“Fenomena Kenaikan harga Pertamax ini memperlihatkan ketidakberdayaan pemerintah indonesia dan ini juga menunjukkan ketidaksesuaian pemerintah mengajak masyarakat dalam pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.
Mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika UBT ini juga mengecam isu penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya hal ini sudah jelas dalam konstitusi UUD tahun 1945 pasal 22 E bahwa pemilu di laksanakan Secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang di lakukan setiap lima tahun sekali.
“Oleh karena nya kami dari Bemnus Kaltara mengecam dan meminta pemerintah untuk mengembalikan UU 8 tahun 1971 dan juga berharap pemerintah dapat memperhatikan aspek aspek kebutuhan masyarakat di antara nya BBM yang murah khusus nya di Kalimantan Utara,” paparnya.
“Kami juga meminta DPRD provinsi Kalimantan Utara sebagai perwakilan masyarakat Kaltara untuk mengawal isu ini dengan serius agar kedua isu ini tidak untuk di sepakati dan tetap bersama dengan pro terhadap masyarakat kaltara,” pungkasnya.
Ia juga menegaskan akan melakukan aksi demonstrasi bersama aliansi mahasiswa lainnya. Namun saat ini pihaknya masih dalam tahap konsolidasi sebagai pengkajian sebelum terjun menghadap wakil rakyat. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Ramli
