benuanta.co.id, BULUNGAN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedda Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.
Kegiatan ini diikuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, DPRD kabupaten kota serta semua kepala daerah dari 5 kabupaten kota.
Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP mengatakan Musrenbang ini menjadi wadah bersama dalam merumuskan perangkat kerja percepatan pembangunan Kaltara yang berubah maju dan sejahtera.
“Tahun 2023 merupakan periode kedua perencanaan RPJMD Provinsi Kaltara 2021-2026. Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran yang berarti, meski beberapa target sudah tercapai. Namun perlu kita dorong untuk peningkatan dan percepatannya,” ucap Yansen TP kepada benuanta.co.id, Kamis 7 April 2022.
Dalam mewujudkan RKPD 2023, ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan oleh Pemprov Kaltara, serta pemerintah kabupaten kota dalam melaksanakan pembangunan. Di antaranya masih rendahnya kualitas daya saing SDM yang ditandai dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada di bawah rata-rata nasional.
“Meskipun IPM Kaltara tertinggi di regional Kalimantan, tapi karena kondisi geografis dan cakupan alam yang luas menyebabkan rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antara wilayah,” jelasnya.
Selain itu belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan SDM dan SDA untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Serta rentannya ketahanan ekonomi daerah sebagai kawasan perbatasan dalam menghadapi persaingan global.
“Kedua isu ini disebabkan oleh struktur perekonomian Kaltara yang masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian,” bebernya.
Kemudian masih rendahnya aksesibilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur yang merata dan terintegrasi serta belum optimalnya tata kelola dan pelayanan pemerintah.
Yansen mengatakan dalam terwujud Provinsi Kaltara berubah maju dan sejahtera maka difokuskan pada 10 prioritas pembangunan Kaltara. Yakni mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Kayan dan Mentarang, pembangunan KIPI, ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian.
“Untuk ketahanan pangan ini meliputi perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak,” tuturnya.
Program prioritas lainnya meningkatkan konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun membangun desa menata kota dengan membangun infrastruktur darat, laut dan sungai. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten kota, wujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif.
“Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan wajib 16 tahun, wujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum millenial. Wujudkan bantuan KUR bagi pelaku UMKM,” paparnya.
Program prioritas terakhir berupa mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan seusai kemampuan keuangan daerah.
“Tema pembangunan Provinsi Kaltara tahun 2023 pengembangan industri dan peningkatan nilai tambah produk industri berbasis sumber daya lokal,” ujar Yansen.
Mantan Bupati Malinau ini menyebutkan tidak lupa pada isu aktual Provinsi Kaltara 2023 jumlahnya ada 10. Mulai dari pembangunan dan penanganan jalan perbatasan, konektivitas telekomunikasi, akses jalan menuju KIPI, alih fungsi kawasan, penyelesaian ringroad, pengembangan Techno Park, pengendalian banjir, rehabilitasi pelabuhan, penanganan Covid-19 dan pengembangan SDM.
“Jalan perbatasan ini ada di Malinau dan Nunukan sampai saat ini masih perlu perhatian kita bersama. Begitu soal jaringan di perbatasan masih menjadi persoalan,” tutupnya. (*)
Reporter : Heri Muliadi
Editor : Yogi Wibawa
