benuanta.co.id, BULUNGAN – Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara tahun 2023. Bupati Bulungan Syarwani tampak hadir dan menyampaikan beberapa program usulan kepada Pemprov Kaltara.
Syarwani menyebutkan Musrenbang di Pemkab Bulungan telah terlaksana pada 30 Maret 2022, hasilnya pun telah diserahkan dalam bentuk dokumen kepada Pemprov Kaltara.
“Berkaitan dengan isu strategis pada tahun 2023, kami pastikan keselarasan dan program yang telah disampaikan akan sejalan,” ujar Syarwani kepada benuanta.co.id, Kamis, 7 April 2022.
Dia menuturkan pembangunan Kabupaten Bulungan di tahun 2023 diarahkan pada penguatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung yang dapat meningkatkan SDM yang unggul dan terampil yang akan menjadi aset daerah.
Selain itu proyek kegiatan nasional dan strategis lainnya yang menjadi atensi pada tahun 2023 adalah Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning Mangkupadi.
“Selebihnya pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, pembangunan PLTA dan pembangunan IKN Nusantara,” sebutnya.
Dirinya berharap ada dukungan dari Pemprov Kaltara, untuk kegiatan rehabilitasi dan konstruksi jalan Trans Kaltara yang mengarah ke Kecamatan Peso sebagai akses pembangunan PLTA Kayan dan pusat pemerintahan Kaltara di kawasan KBM Tanjung Selor.
“Kedua penanganan jalan Trans Kalimantan yaitu menuju simpang Tanah Kuning dalam meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan industri,” terangnya.
Berikutnya revitalisasi lahan kawasan delta Kayan ini dalam upaya mendukung ketersediaan pangan pada KIPI dan sebagai penyangga IKN Nusantara. Di mana Bulungan memiliki 50 ribu hektare kawasan Food Estate yang potensial ada 41 ribu hektare.
“Ini juga di Kabupaten Bulungan ada 34 persen lebih orang yang bekerja di sektor pertanian. Ini tidak hanya di 41 hektare itu itu produknya beras, tapi kita juga mengembangkan peternakan,” jelasnya.
Mantan Ketua DPRD Bulungan ini menuturkan khusus untuk Tanjung Selor yang posisinya terdapat 2 pemerintahan yakni Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan, sehingga dalam penanganan isu krusial agar mendapatkan dukungan Pemprov Kaltara.
“Salah satunya revitalisasi saluran drainase di Kota Tanjung Selor, di mana 37,41 persen penduduk Kabupaten Bulungan berada di Tanjung Selor termasuk itu bagian dari Pemprov Kaltara,” tuturnya.
Kemudian revitalisasi sepanjang Sungai Selor ini untuk mengantisipasi terjadinya pendangkalan dan antisipasi terjadinya banjir di Kecamatan Tanjung Selor, lalu penguatan tebing dan pengalihan arus air sungai.
“Kami juga laporkan saat ini tengah dilakukan proses pembangunan RS Pratama Bunyu makanya kami butuh dukungan untuk akses jalannya. Karena provinsi juga ada pengembangan jalan ringroad di Bunyu,” tutup Syarwani. (*)
Reporter : Heri Muliadi
Editor : Yogi Wibawa
