benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan rapat koordinasi daerah lingkup Provinsi Kaltara semester I tahun 2022 yang dihadiri setiap satuan kerja dan pemerintah daerah, dalam rangka membangun sinergi, komunikasi dan kerjasama guna meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran di Provinsi Kaltara.
Kepala Kanwil DJPb Kaltara Wahyu Prihantoro mengatakan dengan kegiatan tersebut, pihaknya ingin membuat langkah-langkah strategis tahun 2022 ini, yang didasari penggunaan anggaran tahun 2021 yang sudah membaik pencapaiannya.
“Tahun 2022 ini adalah momen yang pas karena kebijakan ekonomi 2022 tetap pemulihan ekonomi pada pasca Pandemi Covid-19. Seperti kita ketahui akibat pandemi, hanya belanja negara yang menstimulus dan bergerak,” ujar Wahyu Prihantoro kepada benuanta.co.id, Selasa 29 Maret 2022.
Selain belanja negara, Wahyu Prihantoro menuturkan satu sektor lagi yang masih membantu yakni sektor pertambangan tahun 2021 masih bisa diandalkan, pasalnya ekspor masih terbilang tinggi sedangkan sektor lainnya masih stagnan akibat pandemi.
“Kita ingin ini dipertahankan dan dikembangkan supaya sektor lainnya bergerak. Makanya hari ini menyusun strategi 2022, semuanya untuk masyarakat,” jelasnya.
Kata dia, tren belanja pada tahun 2021 terlihat sudah bagus pada tiap triwulannya. Pasalnya jika telah tertata dan tidak menumpuk pada akhir tahun, maka secara otomatis pergerakan transaksi ekonomi itu berjalan.
“Contohnya gajian, setelah gajian kita belanja. Tidak hanya gaji kita inginkan juga soal barang dan modal bergerak juga,” bebernya.
Wahyu Prihantoro mengatakan pola belanja tahun 2021 sudah baik namun masih di bawah target. Sehingga pada tahun ini bisa melebihi target pola belanjanya tidak menumpuk di akhir tahun.
“Salah satu tekanan kita 2022 ini, bagaimana kualitas bisa proporsional kegiatan pekerjaannya tidak menumpuk di akhir tahun. Dari sisi output-nya betul-betul efektif,” ucapnya.
Kemudian yang terpenting terhadap penggunaan anggaran itu, baik pada Pemerintah Provinsi Kaltara dan Pemerintah Kabupaten Kota agar memberdayakan ekonomi berupa pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Karena kaitannya terhadap peningkatan produk domestik bruto (PDB).
“Nah, Bank Indonesia telah memiliki program yang berkaitan dengan UMKM, kita dari Kementerian Keuangan melalui Perbendaharaan, pajak, bea cukai dan pelelangan juga mempunyai pola membina UMKM,” tuturnya.
Dia menjelaskan dari lelang itu bagaimana melelang produk daerah, dari bea dan cukai membuat satu regulasi yang bisa kelas ekspor dan konsultasi dari sisi pajak. Kemudian pada sisi Perbendaharaan itu melakukan pelatihan, pendampingan dan permodalan usaha kecil.
“Di Perbendaharaan itu ada PIP ini akan kita perdalam dan eksekusi dari data UMKM yang ada di daerah ini, kebutuhannya apa. Kalau pelatihan akan kita datangkan instruktur, kalau butuh modal kita berikan pembiayan sesuai,” terang Wahyu.
Adapun APBN 2022 yang digelontorkan ke Kaltara sebesar Rp 9,72 triliun. Dalam bentuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 3,48 triliun termasuk didalamnya dana dekonsentrasi sebanyak Rp 34,17 miliar dan dana tugas pembantuan sebanyak Rp 32,95 miliar.
Serta dana transfer (TKDD) sebesar Rp 6,24 triliun ke Provinsi Kaltara dengan rincian Pemprov Kaltara sebanyak Rp 1,61 triliun, Kabupaten Bulungan sebesar Rp 1,08 triliun, Kabupaten Malinau sebesar Rp 1,18 triliun, Kabupaten Nunukan sebesar Rp 1,01 triliun, Kota Tarakan sebanyak Rp 736,59 miliar dan KTT sebesar 610,06 miliar.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Suriansyah menyebutkan tidak dapat dipungkiri jika APBN dan APBD mempengaruhi roda ekonomi setempat. Oleh karenanya, pihaknya berharap agar 2 jenis anggaran tersebut terus meningkat.
“Kita berterimakasih Kepala Kanwil DJPb Kaltara melaksanakan rakor terutama memang mengevaluasi pelaksanaan yang lalu. Kemudian hari ini dilaksanakan bagaimana cara belanja APBN dan APBD jadi berkualitas,” ujar Suriansyah.
Kata dia, hadir menjadi narasumber Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara, diharapkan bisa melaksanakan pengawasan dan pembinaan sehingga selama setahun ke depan bisa menjadi bahan yang baik bagi seluruh perangkat daerah.
“Atensinya, bagaimana UMKM itu bisa mendapatkan akses yang lebih baik dari sisi permodalan, pembinaan dan konsultasi,” ucapnya.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
