benuanta.co.id, TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), penyaluran Jaringan Gas (Jargas) yang belum merata kepada masyarakat, Senin 14 Maret 2022 kemarin.
Ketua RT 10, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Sugeng Prihatin mengatakan banyak warga yang mendesak agar Jargas bisa dipasang di rumah mereka.
“Kalau memang gak bisa lewat depan, dari belakang juga bisa. Intinya ditinjaulah dulu, kalau bisa kemauan warga segera dipasang,” kata Sugeng Prihatin.
Sugeng melanjutkan, saat ini masih ada 15 rumah warganya yang belum terpasang Jargas. Alasan tidak dipasangnya Jargas di rumah tersebut lantaran adanya aktivitas pelebaran sungai.
“Sebelumnya sudah digali dari depan ke belakang ada 100 meter, terus distop oleh PU (Dinas Pekerja Umum) karena ada pelebaran sungai. Tapi sampai sekarang kok tidak ada realisasinya, kalau memang ada pembebasan lahan, ya segera lah kalau tidak tolong dipasang,” tutur Sugeng.
Terpisah, Sales and Customer Management and Technical Service Area Perusahaan Gas Negara (PGN) Kota Tarakan, Hendy Prima Kurniawan menjelaskan adanya kesalahpahaman dari masyarakat.
“Di Tarakan mindset-nya itu city gas atau jaringan gas APBN oleh pemerintah. Jadi di dalam tidak ada jarigan gas yang terpakai oleh anggaran PGN. Jadi masyarakat itu inginnya menjadi pelanggan Jargas, kenapa tentu karena harga jargas itu berbeda dengan pelanggan-pelanggan existing diluar Kota Tarakan,” jelas Hendy Prima Kurniawan.
Selain itu, ada beberapa fasilitas dikenakan PGN kepada pelanggan yang tidak diterapkan dipelanggan Jargas.
“Itu yang kadang ketika kita menawarkan ke masyarakat yang mau pasang bahwa ada program dari PGN seperti ini, harganya sekian dan di situ yang menjadi polemik kenapa tidak disamakan. Makanya beberapa warga itu masih bersikukuh menunggu program Jargas dan kepingin kalau tetangga sebelah harga segini ya kalau bisa harus sama,” urainya.
Sekadar diketahui, program Jargas sejatinya ditetapkan pemerintah secara nasional. Dalam hal ini, PGN Tarakan hanya sebagai fasilitator bagi warga yang belum menikmati gas alam untuk bisa menjadi pelanggan.
“Tahun ini PGN ada program gas kita sama dengan Jargas hanya beda diharganya saja. Karena semua proses pembangunan, operasional, aset, bahan baku dan segala macam itu anggaran PGN kita tidak ada sama sekali bantuan dari pemerintah,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Sofyan Udin Hianggio juga memberikan beberapa rekomendasi mengatasi persoalan tersebut.
“Tadi ada alternatif yang ditawarkan kalau tidak bisa lewat depan, lewat belakang juga nggak apa-apa. Karena RT 10 dengan RT 11 ini bertetangga muka belakang,” ucap Sofyan.
Terkait permohonan pemasangan Jargas, Sofyan menyebut rencana pemerintah untuk melakukan pelebaran sungai, membuat pemasangan Jargas ke RT 10 belum bisa dilaksanakan.
“Memang secara teknis PU yang lebih tahu. PGN sebenarnya tidak ada masalah, kalau mereka melihat tidak memungkinkan untuk dipasang mereka tidak mau memasang,” sebutnya.
Begitu juga dengan usulan penambahan jargas, Sofyan menjelaskan pemerintah sudah mengajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekitar 10 ribu sambungan.
“Teman-teman kemarin Komisi II juga menindaklanjuti untuk ke Kementerian ESDM dan mempertanyakan itu. Kami juga mengusulkan penambahan Jargas sama seperti yang diajukan pemerintah yaitu 10 ribu sambungan,” jelasnya.
“Kami berharap ada beberapa pihak yang dapat membantu terutama teman-teman kita yang ada di Senayan termasuk DPD kita dan mudah-mudahan dapat terealisasi,” pungkasnya. (*)
Reporter : Endah Agustina
Editor : Yogi Wibawa
