Masalah Lahan Masih Ditemukan di Area KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi

benuanta.co.id, BULUNGAN – Posko Pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi pada Januari 2022, yang diprakarsai oleh Korem 092/Maharajalila, Polda Kaltara, Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kodim 0903/Bulungan, Polres Bulungan dan pengembang KIPI resmi dibentuk.

Kondisi yang diantisipasi di kawasan tersebut adalah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama gejolak dari pembangunan KIPI agar proyek strategis pemerintah itu bisa berjalan tanpa kendala yang berarti.

“Setelah dibentuk, posko pengamanan hingga saat ini berjalan lancar. Di sana itu dibekap oleh Kapolres Bulungan dan Dandim 0903/Bulungan,” ucap Komandan Korem 092/Maharajalila, Brigjen TNI Rifki kepada benuanta.co.id, kemarin.

Baca Juga :  BMKG Perkirakan Hujan dengan Intensitas Tinggi Terjadi di Bulungan

TNI Polri ditempatkan di kawasan itu atas perintah dari Presiden Joko Widodo saat melakukan groundbreaking pembangunan KIPI, dimana 2 institusi ini diberikan mandat melakukan pengawalan dan pengamanan. Di bantu oleh pemerintah daerah, supaya tidak ada gangguan.

“Tugas Kapolres dan Dandim itu langsung mengawasi, tapi juga saya selalu berkoordinasi dengan pak Kapolda Kaltara. Karena KIPI sendiri belum ada keluhan,” jelasnya.

Baca Juga :  BMKG Perkirakan Hujan dengan Intensitas Tinggi Terjadi di Bulungan

Pantauannya selama ini terjadi gejolak seperti masalah sosial, hal itu biasa terjadi ketika adanya proyek pembangunan. Namun pihaknya tetap menyikapinya dengan serius, supaya tidak berlanjut hingga terjadinya komplain.

“Masalah sosial itu seperti, katanya dia ada surat yang dobel, ada yang tanahnya perusahaan. Tapi itu hanya sekadar omongan mereka saja, ya masih seputaran tanah,” ujarnya.

Baca Juga :  BMKG Perkirakan Hujan dengan Intensitas Tinggi Terjadi di Bulungan

Brigjen TNI Rifki menuturkan dengan hadirnya Posko Pengamanan PSN yang bertempat di Posramil Tanjung Palas Timur untuk mengakomodasi semua kepentingan pembangunan KIPI. Kata dia, adanya posko tersebut supaya semua kegiatan di KIPI bisa berjalan sesuai harapan.

“Jika dalam proses pembangunan ada hambatan maka tim di posko yang akan membantu untuk melalukan mediasi kepada pihak yang menghambat. Pada prinsipnya masyarakat mendukung pembangunan KIPI,” tutupnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Ramli

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *