benuanta.co.id, TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah menilai pentingnya menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari warga lokal Kaltara.
Apalagi masuknya investasi yang begitu besar di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
“Kami tadi diskusi dan sharing terkait persiapan tenaga kerja untk menyongsong KIPI, yang kini dimulai pembangunannya,” ungkap Syamsuddin Arfah disela kunjungan ke UPTD Lembaga Latihan Kerja (LLK) Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan pada pekan lalu (4/3).
Dikatakan Syamsudin, menghadapi dua mega proyek tersebut, menurutnya terdapat dua pilihan tenaga kerja yang perlu disiapkan seperti tenaga kerja reguler dan non reguler. Tenaga kerja reguler melihat kapasitas pendidikan seseorang, baik SMK/SMA, maupun perguruan tinggi.
“Kita juga harus bisa memproyeksikan apa saja yang kelak dibutuhkan untuk KIPI. Baik dari hal yang sederhana kita harus bisa melakukannya, agar kita tidak mengambil SDM dari luar Kaltara. Itu semua harus kita persiapkan mulai sekarang,” jelasnya.
Keterampilan/keahlian dari awal melalui pelatihan juga penting dipersiapkan sejak dini. Maka itu Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja harus pro aktif menyelenggarakan pelatihan untuk menyiapkan tenaga terampil seperti melalui BLK.
Para calon tenaga kerja yang disiapkan juga harus mengantongi sertifikasi yang diakui. “Jadi, nanti kita mencoba berdiskusi untuk bekerjasama dengan BLK yang ada di Kaltara,” ucap mantan anggota DPRD Tarakan tersebut.
Disnaker belum terlalu signifikan menyiapkan SDM ke arah KIPI dan PLTA, DPRD Kaltara berharap kepada Disnakertrans Provinsi Kaltara harus terjun ke Kabupaten/Kota untuk saling berbagi dan diskusi berbagai hal baik program, sarana prasarana, informasi hingga anggaran.
“Kita harus melakukannya untuk mempersiapkan ke depan. Diharapkan semua sudah dapat tahu, siapa melakukan apa, setelah itu pemerintah Provinsi juga harus menyiapkan dengan matang perencanaannya,” jelasnya.
Sedang Kabupaten dan Kota dikatakan Syamsudin, juga harus mempertimbangkan sarana dan prasarana serta pelatihnya. Apalagi mengingat BLK di Kaltara ini baru ada dua tempat yaitu di Tarakan dan Nunukan.
“Sehingga proses ini tidak bisa dilakukan sekali atau dua kali saja, agar ke depannya dapat dilakukan dengan matang,” timpal politis PKS tersebut.
Kunjungan ke UPTD LLK Kota Tarakan, rombongan dari komisi IV DPRD Kaltara terdapat juga H. Muhammad Saleh P Khar, Yancong, Markus Sakke dan Andi Hamzah. (*)
Editor: Ramli
