benuanta.co.id, TARAKAN – Polemik perihal kenaikan tarif air PDAM masih terus bergulir. Setelah keluhan masyarakat, mahasiswa pun turut mengomentari hal ini melalui refleksi kinerja 2,5 tahun DPRD Kota Tarakan.
Melihat hal ini, salah satu pakar ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Margiyono, S.E., M.Si., mengaku bahwa ia mengikuti beberapa update informasi yang ada perihal kenaikan tarif ini.
“Yang terakhir itu kan, bahwa sekian puluh tahun baru saat ini PDAM memberikan kontribusi kepada penguatan APBD, artinya itu bagus dalam artian Perumda, karena memang perannya Perumda memiliki kontribusi untuk APBD,” terangnya saat dihubungi, Senin (7/3/2022).
Menurutnya, jika sebuah penyetoran untuk APBD ini adalah sebuah prestasi maka itu bisa dijadikan tolak ukur untuk restrukturisasi biaya. Biaya yang dimaksud dijelaskan Margiyono ialah biaya operasional dan sebagainya.
“Artinya pendapatan PDAM bisa dengan memperkecil alokasi biaya operasional bisa juga memberikan kontribusi kepada APBD, anggap yang disampaikan ke beliau adalah upaya restrukturisasi biaya. Kalau seperti itu sebenarnya untuk menguji kinerja Dirutnya, sebenarnya tarif itu tidak musti buru-buru” jelas dosen Fakultas Ekonomi UBT itu.
Ia menilai bahwa kenaikan tarif ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Margiyono mengatakan dalam perspektif ini juga bisa dijadikan pengujian kehandalan kinerja Direktur.
“Direktur sekarang yang menjadi tolak ukur bagaimana dengan tarif yang sama bisa memberikan tolak ukur yang berbeda dan lebih besar, kalau misalnya tarif lebih tinggi artinya direktur sebelum beliau mungkin akan menyatakan karena anda diberikan kewenangan untuk menaikkan tarif sedangkan saya waktu belum ada kebijakan itu, artinya ada argumentasi di sana,” kata dia.
Sebagai pengamat dari segi ekonom, hal ini juga haruslah memperhatikan masyarakat yang saat ini belum pulih kondisi ekonominya. Jika penyetoran ke Pemerintah Kota Tarakan adalah bagian dari kinerja dan prestasi Direktur yang ada maka menurut Margiyono sebaiknya pihaknya melakukan perbaikan pada struktur internal PDAM.
“Seperti evaluasi biaya yang tidak harus dikeluarkan dan investigasi kira-kira di titik-titik pendapatan mana yang selama ini katakanlah tidak optimal. Misal kebocoran air, belanja yang tidak tepat harga, bisa juga proyek tidak menguntungkan dan sebagainya,” paparnya.
“Beliau harus mencermati lebih dalam di titik-titik mana yang bisa mendorong PDAM itu lebih tinggi lagi, dengan begitu tidak perlu mengalihkan beban kepada masyarakat, kalau kinerjanya baik betul-betul baik akan memiliki keuntungan finansial akan memiliki keuntungan ekonomi dan juga politik,” sambungnya.
Lanjutnya, dengan tarif yang lama masyarakat juga akan merasakan dampak kepemimpinan Direktur yang ada. Dengan tetap menerapkan tarif yang lama pun masyarakat akan merasa keberpihakan PDAM terhadap kebutuhan masyarakat.
“Harapan saya ke pak direktur tunjukan kinerja jangan buru-buru menaikan tarif. Kalau mempertahankan menyumbang PAD iya, tapi kalau ke masyarakat agak sia-sia,” pungkasnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Matthew Gregori Nusa
