Klaim Sudah Bekerja, Mahasiswa Kecewa dengan Penjelasan DPRD Tarakan

benuanta.co.id, TARAKAN – DPRD Tarakan mengklaim selama 2,5 tahun pihaknya telah bekerja mewakili masyarakat. Di hadapan para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kecil, DPRD Tarakan menyerap sekaligus merespon pernyataan mahasiswa.

Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus menyikapi kedatangan para mahasiswa itu dengan menyampaikan progres mereka selama 2 tahun.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1566 votes

“Selama 2,5 tahun ini intinya kita telah MoU 11 perda dengan Pemerintah Kota Tarakan. Kemudian 4 perda wajib juga,” ujar politisi Partai Gerindra kepada benuanta.co.id.

Baca Juga :  Mendagri Minta Pj. Kepala Daerah Segera Penuhi Anggaran Pilkada 2024

Muhammad Yunus lanjut menjelaskan saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan gabungan organisasi mahasiswa, pihaknya mendorong setiap komisi terkait guna menjawab.

“Kalau soal pemerintahan kita serahkan ke Komisi I, soal ekonomi kita serahkan ke Komisi II. Kita serap segala masukan adik-adik mahasiswa, untuk kita tindaklanjuti,” tambahnya.

Saat berlangsungnya dialog, Yunus pun menekankan bahwa hasil reses dengan masyarakat di daerah pemilihannya, kerap ditindaklanjuti oleh DPRD Tarakan.

Terdapat beberapa isu strategis di antaranya capaian Peraturan Daerah (Perda), Perumda, perkonomian, penanggulangan bencana, penyakit masyarakat (Pekat), sengketa lahan, infrastruktur, pekerja anak usia dini dan beberapa lainnya.

Baca Juga :  Terdakwa Masih DPO, Kasus Money Politic Bergulir di PN Nunukan

Beberapa isu tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan setiap organisasi yakni GMKI, HMI, PMII, LMND, KAMMI, SMI, BEM Fakultas Hukum UBT, FKMDA, BEM Politeknik Bisnis Kaltara dan BEM STMIK PPKIA Tarakan.

Koordinator Aliansi Masyarakat Kecil menanggapi bahwa hasil pertemuannya dengan pihak DPRD Tarakan tergolong tidak menjawab aspirasi mahasiswa yang juga masyarakat.

Silih berganti mahasiswa menyampaikan isi startegis dari setiap perwakilan organisasi. DPRD yang dihadiri 15 anggota tersebut berupaya menanggapi sesuai dengan tugasnya.

Baca Juga :  Hj Marhana Nyatakan Maju di Pilkada Berau 2024

“Kita sayangkan sekali, DPRD Tarakan saat menjawab terlalu banyak melemparkan ke Pemkot. Padahal mereka punya peran juga dalam aturan,” ujar Koordinator Aksi, Muhammad Khairul.

Pihaknya merasa penyampaian DPRD Tarakan tidak menanggapi keseluruhan tuntutan mereka.

“Kami kecewa melihat paparan mereka (DPRD Tarakan), karena tidak konkrit. Paparan data itu sudah dijanjikan bagaimana kita dapat memberikan masukan terkait kinerja DPRD Tarakan,” tutup dia. (*)

Reporter : Kristianto Triwibowo

Editor : Nicky Saputra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *