DPW PAN Kaltara Segera Ambil Sikap Terkait Posisi Ketua DPD

benuanta.co.id, TANA TIDUNG – Meski terjerat kasus dugaan korupsi penggelembungan harga lahan Kantor Kelurahan Karang Rejo, posisi Arief Hidayat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Tarakan teryata belum tergantikan.

Diungkapkan Seketaris DPD PAN Tarakan, Harjo Solaika saat ini PAN belum dapat mengambil keputusan internal terhadap mantan Wakil Wali Kota Tarakan itu, dan lebih memilih untuk berhati-hati dalam menyikapinya.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1548 votes

“Bukan tidak tegas, tapi saat ini partai sedang fokus terhadap hal lain. Jadi kita tidak bisa berkomentar banyak terkait hal ini (kasus Arief Hidayat),” Kata Harjo keapda benanta.co.id pada Selasa, 1 Maret 2022.

Baca Juga :  Timnas AMIN Duga Terdapat Kecurangan yang Dilakukan Prabowo-Gibran

Meski demikian, Harjo menegaskan dalam waktu dekat PAN Tarakan segera menentukan sikap terkait Arief Hidayat.

Baca Juga : 

“Artinya kita tidak ingin terburu-buru dan lebih memilih untuk menunggu intruksi atas. Apalagi AH (Arief Hidayat) merupakan salah satu kader terbaik yang pernah membawa PAN di atas puncak kejayaan,” ujarnya.

Baca Juga :  Istana Tanggapi Kabar Nama Menteri Usulan Jokowi di Kabinet Mendatang

Meski masalah yang menimpa Ketua DPD-nya saat ini cukup memukul kondisi PAN yang sedang ingin membangum citra positif di masyarakat. Namun Harjo tetap optimis, masalah ini tidak akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai berlogo matahari putih itu.

“Dampaknya tentu ada dan pasti terasa bagi kita para kader, tapi tidak terlalu signifikan. Apalagi AH juga pernah terlibat dalam membangun Kota Tarakan,” bebernya.

Baca Juga :  PDI Perjuangan Bersyukur Bisa Menang Pileg Tiga kali Berturut-turut

Sementara itu Ketua DPW PAN Kaltara, Ibrahim Ali mengaku belum dapat berbicara banyak terkait kasus yang menimpa salah satu kader PAN Tarakan. Namun ia mengaku pihaknya akan segera mengambil sikap dalam waktu dekat ini.

“Kita sangat menghargai proses hukumnya. Tapi secara internal kepartaian kita tentu akan turut mengambil sikap juga. Hanya saja bukan sekarang, karena kita harus melakukan musyawarah terlebih dahulu,” tutupnya. (*)

Reporter : Osarade

Editor : Nicky Saputra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *