benuanta.co.id, BULUNGAN – Setelah dideklarasikan terbentuknya Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 19 Januari 2019 lalu. Kini ICDN dapat membentuk kepengurusannya di Provinsi Kalimantan Utara yang di ketuai oleh Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP, termasuk juga kepengurusan di kabupaten dan kota se-Kaltara.
Pelantikan DPD ICDN Kaltara ini dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional ICDN, Dr. Ir. Willy Midel Yoseph. Dia menjelaskan pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah ICDN Provinsi Kaltara dan Dewan Pimpinan Cabang ICDN kabupaten kota merupakan momentum yang tepat dilakukan saat ini.
“Dimana pemerintah saat ini telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, kita tahu bahwa ICDN merupakan organisasi dan wadah berkumpulnya para cendekiawan Dayak dalam Rumah Betang atau Lamin. Kami siap mempersiapkan SDM orang Dayak ini untuk mengisi terutama IKN tahun 2024 sudah mulai,” ujar Willy Midel Yoseph kepada benuanta.co.id, Sabtu 26 Februari 2022 kemarin.
Oleh karena itu, dirinya berharap ICDN di tingkat kabupaten kota mampu bekerjasama dan sinergis dengan pemerintah, adat dan masyarakat untuk bagaimana Suku Bangsa Dayak berperan penting dalam pembangunan IKN dan pembangunan Provinsi Kaltara.
“Keberadaan kami tidak lain untuk mempersiapkan SDM khususnya Suku Dayak untuk mengisi jabatan strategis nasional ke depan. Kita ketahui tahun 2024 merupakan tahun politik ada Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan kabupaten kota,” imbuhnya.
Willy menuturkan dengan adanya peluang tersebut, menjadi kesempatan bagi ICDN untuk dan mampu ikut dalam kontesasi tersebut, supaya bisa bersama-sama suku bangsa lain untuk membangun Indonesia. Dirinya yakin jika Suku Dayak memiliki potensi yang siap untuk membangun Indonesia dan Kalimantan.
“Kami berada di 59 kabupaten kota, 5 provinsi di Pulau Kalimantan dan 1 di DKI Jakarta yang mana keberadaan kami ikut mewarnai pembangunan, terutama membangun Indonesia,” tuturnya.
Sejak anggota DPR RI meneken dan menyetujui RUU IKN pada tanggal 18 Januari 2022, secara resmi disepakati diberikan nama Nusantara. Willy menyebut jika dalam mengisi IKN itu telah menyodorkan beberapa nama tokoh Kalimantan untuk dijadikan kepala otorita.
“Kami juga mempersiapkan dan merekomendasi putra putri daerah terbaik suku bangsa Dayak kepada Presiden untuk memimpin otorita,” sebut Willy.
Dia menambahkan tak hanya dalam jabatan kepala otorita, jika Presiden Joko Widodo menginginkan dapat menempatkan putra putri daerah menduduki jabatan lainnya. Dirinya percaya Presiden akan mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh ICDN.
“Ada juga wakil, deputi dan jabatan lain karena ini setingkat Kementerian. Soal nama kita tidak bisa sebutkan karena kami punya banyak kader dari berbagai suku dan berbagai disiplin ilmu,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor : Yogi Wibawa
