benuanta.co.id, BULUNGAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan tahun ini kembali fokus melaksanakan penanganan batas desa. Dari 10 kecamatan yang ada di Bulungan, banyak desa yang masih ada permasalahan batas.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan Mahmuddin, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa DPMD Bulungan, Suroso mengatakan jika desa-desa yang ada di tahun 2022 masih didapati adanya permasalahan.
“Terjadinya permasalahan desa ini bervariatif dan ada kepentingan masing-masing desa salah satunya soal potensi,” ucap Suroso kepada benuanta.co.id, Senin 14 Februari 2022.
Kata dia, jika ini tidak selesai melalui DPMD maka ranahnya akan lari ke Pemerintah Kabupaten Bulungan selaku pengambil kebijakan dalam hal ini Bupati Bulungan. Pasalnya, terkadang didapati di masing-masing desa memiliki surat batas desa yang sah.
“Kita hanya memfasilitasi, jika jauh sebelumnya sudah ada kesepakatan kita tidak ada alasan menunda. Semua itu dikembalikan ke desa untuk memutuskan,” jelasnya.
Peran kecamatan juga dibutuhkan karena desa ini menjadi pengawasannya. Dia melihat peran kecamatan masih kurang lantaran anggaran yang minim dalam penanganan batas desa.
“Kemudian terkait SDM terkait masalah teknis peta wilayah. Di DPMD saja SDM kita untuk pemetaan masih kurang,” paparnya.
Suroso menyampaikan, tahun 2022 ini masih didapati desa bermasalah yakni di Kecamatan Tanjung Palas Barat, lalu Desa Lepak Aru Kecamatan Peso dengan Desa Naha Aya Kecamatan Peso.
“Ada juga di Kecamatan Tanjung Palas yakni Kelurahan Tanjung Palas Hilir dengan desa lainnya ini juga berbatasan dengan Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah,” sebutnya.
Hanya saja anggaran penyelesaian batas desa ini cukup kecil, tahun 2022 DPMD Bulungan hanya dapat Rp 200 juta saja.
“Kalau normal atau standarnya Rp 500 juta karena harus mencari titik koordinat yang haruskan kita merintis ke dalam hutan,” pungkasnya. (*)
Reporter : Heri Muliadi
Editor : Yogi Wibawa
