benuanta.co.id, TARAKAN – Politik identitas diperkirakan masih perlu dikawal bersama, dalam melangsungkan pesta demokrasi yang sehat di perhelatan Pemilu 2024.
Menurut politikus Partai Nasdem, Supa’ad bahwa politik identitas diperkirakan masih berpengaruh dengan sistem politik di antero tanah air.
Sekretaris DPW Partai Nasdem Kaltara itu memperkirakan hal tersebut berkaitan dengan keberagaman bangsa Indonesia menyangkut identitas.
“Mohon maaf, politik identitas di bangsa kita itu masih menyangkut keyakinan, asal usul dan kedekatan emosional masih terjadi, politik Indonesia masih seperti itu. Hal ini akan berubah, namun memerlukan waktu yang lama sekira 30 hingga 40 tahun,” ujarnya kepada benuanta.co.id, pada Kamis, 10 Februari 2022.
Kemudian, menghilangkan politik identitas pun perlu perbaikan dari struktur ekonomi.
“Kalau nanti negara kita sudah maju, SDM semakin bagus, ekonomi kuat atau pendapatan perkapita masyarakat optimal, semua infrastruktur partai politik berjalan semestinya. Maka politik primordial akan hilang,” tandasnya.
Sementara itu diwartakan antaranews.com, akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Riskika Lhena Darwin menyatakan politik identitas bisa berdampak negatif terhadap angka demokrasi di Indonesia.
“Dampak negatifnya dari politik identitas itu bahkan bisa mengganggu indeks demokrasi kita,” kata Riskika Lhena Darwin, di Banda Aceh, Kamis, 1 Juli 2019 lalu.
Kata Riskika, dampak negatif tersebut terjadi jika masyarakat tidak bisa merespon perbedaan yang ada, sehingga bisa menjadi bumerang dan dapat memecah belah warga negara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir pada 2019, angka indeks demokrasi Indonesia mencapai angka 74,92 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka 2018 sebesar 72,39.
Secara khusus, indeks demokrasi Indonesia 2019 di Aceh mencapai angka 78,00, juga mengalami penurunan dibandingkan dengan 2018 sebesar 79,97. Capaian kinerja demokrasi tersebut masih berada pada kategori sedang.
Riskika menjelaskan, politik identitas itu merupakan gerakan untuk mendorong kepentingan masing-masing, seperti perempuan, agama, ras dan lain sebagainya.
Menurutnya, politik indentitas tidak juga menjadi hal yang buruk, karena ketika direspon dengan melihat perbedaan. Maka itu sesuatu yang lumrah, sehingga tidak jadi boomerang.
“Maka dari itu tergantung bagaimana kematangan kita merespon perbedaan, itu intinya. Ketika kita matang merespon perbedaan politik identitas ini, maka tidak menjadi boomerang untuk masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor : Yogi Wibawa
