benuanta.co.id, BULUNGAN – Buntut panjang pernyataan Edy Mulyadi ihwal Kalimantan merupakan tempat jin buang anak terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Pasir Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Yansen Tipa Padan pun buka suara dan merasa terusik atas pernyataan tersebut.
“Pertama itu tidak etis, saya tidak melihatnya sebagai anak Kalimantan tapi melihatnya sebagai anak bangsa. Sebenarnya beliau ini seperti orang tidak lulus sekolah,” ucap Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP kepada benuanta.co.id, Ahad 23 Januari 2022.
Jika Edy Mulyadi tidak setuju dengan pemindahan IKN ke PPU Kaltim, menurut Yansen tidak sepantasnya melontarkan kata-kata yang menyakiti perasaan masyarakat Kalimantan. Dia menilai jika yang bersangkutan telah tertutup hati nuraninya tentang persoalan anak bangsa.
“Dari aspek kehidupan berbangsa dia sudah melukai dan kehidupan bangsa kita. Indonesia ini sudah mau berusia 77 tahun sebagai bangsa. Kok masih begitu cara pandangnya, inikan tidak benar,” ujarnya.
Mantan Bupati Malinau 2 periode ini menuturkan pemindahan IKN ini sendiri telah diperhitungkan secermat mungkin. Dia membijaki jika setuju tidak setuju itu ada prosedurnya, namun tidak dengan mengumbarnya kehadapan publik dengan cara yang tidak baik.
“Secara pribadi jika sebagai anak bangsa, saya tidak setuju pernyataan itu. Jika dikaitkan anak daerah soal tersinggung maka kita semua akan tersinggung,” paparnya.
“Kalau bahasa saya itu sangat jengkel ya, masih ada orang seperti itu di Republik Indonesia ini. Edy Mulyadi ini harus tahu dirilah,” sambungnya.
Menarik sejarah ke belakang, Pulau Kalimantan sendiri soal berkontribusi cukup lama terhadap negara Indonesia khususnya ke Pulau Jawa. Sumbangsih Kalimantan itu berbagai macam, dari hasil alam kayu, minyak bumi, gas, batubara dan lainnya.
“Semua hasil itu ke negara ini, berarti kalau Kalimantan ini menyumbang ke Jakarta maka Edy Mulyadi ini juga ikut menikmati hasil dari Kalimantan,” sebutnya.
Terlebih Provinsi Kaltara merupakan rumah bagi seluruh warga Indonesia, aneka ragam suku bangsa terdapat di Kaltara. Dia meminta kepada setiap anak bangsa yang ada di Kalimantan untuk berpikir dewasa. Jika dulunya pusat pemerintahan ada di Pulau Jawa lalu IKN pindah, maka warga Kaltara menjadi warga terdekat dengan ibukota.
“Kita akan jaga kehormatan negara kita, perbedaan sendiri sudah menjadi warna kita sehingga jangan dipersoalkan lagi,” tuturnya.
Yansen meminta kepada masyarakat jangan terprovokasi dan jangan meresponnya melampui batas, biarkan hukum yang berbicara. Dia pun meminta agar menjaga kondusifitas dan tidak terbawa dengan kebencian-kebencian.
“Terhadap suku-suku yang ada di Kaltara jangan menggiringnya, ini pembelajaran untuk kita. Kalau lulus kita sudah siap menjadi warga ibukota negara,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani menuturkan telah melihat pernyataan Edy Mulyadi tersebut di media sosial yang beredar. Sebagai salah satu warga masyarakat Kalimantan, dia menilai pernyataan tersebut tidak elok, tidak pantas dan tidak etis.
“Apalagi sebagai publik figur, politisi dan pejabat negara misalnya, itu tidak pantas diucapkan dan itu sangat menyinggung,” ucap Syarwani.
Lanjut dia, di Kalimantan tak hanya ada satu suku saja melainkan beragam, sehingga disebutkan sebagai Indonesia Mini karena penduduknya tak hanya penduduk setempat tapi juga berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya saja Bulungan itu terjadi lintas suku, agama bahkan jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir semuanya telah ada.
“Jadi representasi masyarakat kita harus hormati keputusan. Karena kita negara hukum dan telah dikeluarkan Undang-Undang tentang persetujuan IKN dipindahkan di Kalimantan Timur, itu yang harus kita hormati,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor : Yogi Wibawa
