oleh

Usai Dikukuhkan Yayasan Forum Komunikasi Ane’ Belungon Kaltara Akan Mendata Suku Bulungan

benuanta.co.id, BULUNGAN – Usai dilantik oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, secara resmi para Pengurus Yayasan Forum Komunikasi Ane’ Belungon (YFKAB) kini mulai berjalan. Ketua Dewan Pembina Yayasan FKAB Provinsi Kaltara, Datu Iman Suramenggala mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas dukungannya.

Kata dia, berdirinya YFKAB sebagai bentuk tanggungjawab terhadap masyarakat Kaltara pada umumnya dan warga khususnya. “Semangat pendirian organisasi ini pada 3 hal yang menjadi konsen kami yakni bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang sosial ekonomi,” ucap Datu Iman Suramenggala, Ahad 23 Januari 2022.

Ia berharap dengan kehadiran YFKAB menjadi mitra yang baik bagi pemerintah dalam rangka membangun Provinsi Kaltara. Adapun program kerja pertamanya terkait data, hal ini dilandasi dari pencarian data Suku Bulungan di buku Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara ternyata tidak ditemukan.

Baca Juga :  Turnamen Esport ESI Kaltara Telah Usai, Simak Para Peraih Juaranya

“Bulan Maret 2021 ketika kami anak muda mulai berkumpul, ternyata di buku BPS Kaltara tidak terdata Suku Bulungan. Ini menjadi keprihatinan kami,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya melakukan koordinasi ke BPS Kaltara terkait berapa populasi Suku Bulungan di Kaltara ini dan tidak terdata secara resmi di BPS. Agar bisa melakukan kerjasama melakukan pendataan, maka BPS menyarankan untuk membentuk wadah yang berbadan hukum.

Baca Juga :  Jelang Fornas, Kormi Tarakan Gencar Persiapkan Atlet

“Sejak inilah timbul gairah untuk membentuk yayasan ini. Program pertama kami adalah mendata Suku Bulungan ini, berapa, siapa, dimana dia dan kalau masih sekolah dimana dia. Karena kaitannya kami sangat konsen dengan pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial,” paparnya.

Padahal kata dia, secara konstitusi daerah, Suku Bulungan sudah diakui sebagai suku adat asli Kalimantan Utara termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kelembagaan Daerah.

Baca Juga :  Pemprov Kaltara Kembali Terima Opini WTP ke-8 Kalinya

“Kami berharap kepada pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota. Dengan kehadiran organisasi kami ini dapat menjadi mitra yang baik serta selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, sehingga hubungan YFKAB dengan pemerintah bisa berjalan dengan baik dalam mewujudkan Provinsi Kaltara yang berubah maju dan sejahtera,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Ramli

Klik Link Video di Bawah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

11 − 4 =