oleh

30 Ribu SDM untuk KIHI, Gubernur Minta Disiapkan

benuanta.co.id, BULUNGAN – Setelah groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2021, tindak lanjut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) atau disebut juga Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Kecamatan Tanjung Palas Timur, pemerintah fokus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Gubernur Kaltara Drs Zainal Arifin Paliwang S.H M.Hum menuturkan, kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri hijau terbesar di dunia ini sangat besar. Pihaknya harapkan putra daerah Kaltara ikut andil dalam pembangunannya.

“Tindaklanjutnya, pertama seperti arahan Presiden kebutuhan tenaga kerja di sana kurang lebih 30 ribu orang yang harus kita siapkan,” ucap Zainal kepada benuanta.co.id, kemarin.

Baca Juga :  Jelang Fornas, Kormi Tarakan Gencar Persiapkan Atlet

Angka 30 ribu ini ternyata jumlah yang besar, sehingga Gubernur akan berkomunikasi  ke Bupati Bulungan serta bupati lainnya untuk kesiapan tenaga kerjanya. Hal ini tentunya untuk mendukung berjalannya KIHI di Kecamatan Tanjung Palas Timur.

“Saya akan komunikasikan kebutuhan tenaga kerja ini kepada Bupati Bulungan dan bupati-bupati lainnya. Tujuannya untuk mendukung berjalannya KIPI,” ujarnya.

Mantan Wakapolda Kaltara ini mengatakan, SDM yang jumlahnya 30 ribu ini harus dibekali dengan keterampilan dan kemampuan. Untuk itu akan diberikan pelatihan-pelatihan melalui balai latihan kerja dan lainnya.

Baca Juga :  Pemprov Kaltara Kembali Pertahankan Predikat Opini WTP

“Kita akan tingkatkan keterampilan dan sertifikasi mereka. Kemudian putra putri kita yang sudah S1 akan direkrut sesuai dengan keahliannya,” paparnya.

Tak hanya itu, Pemprov Kaltara yang telah diamanahkan oleh Presiden Jokowi agar melakukan pengawalan dan pengawasan di kawasan hijau tersebut.

Tak sendiri dalam pengawalan dan pengawasan itu juga melibatkan Kodam VI Mulawarman bersama Polda Kaltara. Selain itu Pemprov Kaltara juga akan terus mengevaluasi perusahaan yang bekerja di program strategis nasional (PSN) itu.

“Pemprov selalu mengevaluasi dari 3 perusahan yang kita rekomendasi untuk melakukan kegiatan di kawasan industri ini. Evaluasinya itu akan rutin pertiga bulan sampai satu tahun,” jelasnya.

Baca Juga :  MPW Pemuda Pancasila Kaltara akan Bentuk Lembaga Badan Otonom

Untuk diketahui, 3 perusahaan yang berhak mengelola kawan industri ini diantaranya PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), PT Kayan Patria Propertindo (KPP) dan PT Indonesia Strategis Industri (ISI). Dirinya ingatkan agar perusahaan yang telah direkomendasikan ini untuk bekerja dengan maksimal.

“Jika dalam jangka satu tahun tidak ada progres, kita usulkan untuk di cabut. Akan dicari perusahaan yang betul-betul punya dana dan mau membangun Kaltara,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Ramli

Klik Link Video di Bawah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

four × four =