oleh

SK Plt Asprov PSSI Kaltara Turun, KONI dan Askab Tak Hadiri KLB

benuanta.co.id, TARAKAN – Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Pusat menurunkan Surat Keputusan nomor 04/SKEP/I-2022 tentang Penunjukan Haruna Soemitro sebagai Pelaksana Tugas Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Utara.

Hal inipun menimbulkan pro dan kontra bagi beberapa pihak karena sesuai jadwal pada Kamis, 20 Januari 2022 akan diadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Malinau.

“Saya tidak bisa hadir, saya sudah konfirmasi ke pihak yang melaksanakan. Tadi malam juga sudah mendapatkan surat dari PSSI pusat bahwa seluruh kepengurusan Asprov Kaltara itu dibekukan,” jelas Ketua KONI Kaltara, Muhammad Nasir, Rabu (19/1/2022).

Baca Juga :  MPW Pemuda Pancasila Kaltara akan Bentuk Lembaga Badan Otonom

Menurutnya hal ini masih menjadi konflik sehingga perlu penyelesaian terlebih dahulu sebelum pelaksanaan KLB.

“Masih ada konflik interen dari PSSI itu kita tidak bisa ikut, silahkan selesaikan dulu konflik internalnya, kami tidak bisa hadir,” tegasnya.

Sebagai Ketua, ia tak mau berpihak kepada siapapun atas permasalahan yang terjadi di dalam rumah PSSI. Menurutnya, perlu pembahasan lebih lanjut sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh masing-masing cabang olahraga.

“Kalau mau diadakan silahkan, mereka yang lebih tau karena masing-masing cabor kan punya AD ART juga, kita bisa hadir apabila tidak ada surat dari pusat yang menyatakan itu (penunjukan Plt),” tutur Nasir.

Baca Juga :  PSG Dikabarkan Ingin Gunakan Jasa Pep Guardiola

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) Bulungan, Imam menerangkan bahwa pelaksanaan KLB besok dinilai ilegal. Pasalnya, saat ini sudah terdapat Plt Ketua Asprov PSSI Kaltara.

“Kita ini organisasi pasti ada strukturnya, ada ketua, wakil, sekretaris juga ada. Pusat kan sudah menunjuk pak Haruna selaku Plt,” terangnya.

Senada dengan Nasir, Imam menuturkan bahwa kepengurusan lama telah dibekukan. Pun dengan pelaksanaan KLB haruslah sesuai perintah dari ketua yang baru.

“PSSI pusat sudah mengeluarkan surat pak Haruna, harusnya beliaulah yang melakukan KLB kalau mau diadakan karena beliau yang punya mandat,” tuturnya.

Baca Juga :  BRIN Lakukan Riset di Provinsi Kaltara, Bahas Soal Ekonomi Hijau

“Kalau tetap dilaksanakan (KLB) bagaimana mau disahkan, sedangkan yang mengesahkan PSSI pusat, harusnya dapat persetujuan dulu dari pusat,” sambung Imam.

Menurutnya juga, dalam waktu dekat Plt Asprov PSSI Kaltara, Haruna akan segera melakukan koordinasi dengan Askab dan Askot untuk pembahasan ke depannya.

“Sebenarnya beliau sudah siap melakukan ini, cuma nanti mengumpulkan Askab dan Askot dulu untuk membenahi Asprov di Kaltara ini,” pungkasnya. (*)

Reporter: Endah Agustina

Editor: Ramli

Klik Link Video di Bawah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

5 × two =