benuanta.co.id, TANA TIDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung tidak memasukkan pembangunan sekolah baru dalam program pritoritas program pembangunan tahun 2022 ini.
Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung (KTT), menolak usulan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Tana Tidung terhadap program penambahan gedung sekolah yang ada di KTT.
Hal itu pun diakui Ketua komisi III DPRD KTT, Hanapi SE yang membidangi pendidikan, pembangunan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
“Bukan menolak, tapi kita lebih memprioritaskan program yang lebih urgen dulu. Termasuk beasiswa pendidikan dan pembangunan perumahan guru,” kata Hanapi kepada benuanta.co.id, Kamis (13/1/2022).
Melihat situasi APBD KTT saat ini, Hanapi menjelaskan program pembangunan gedung sekolah baru tidak bisa dilakukan melalui perhitungan yang terburu-buru. Sehingga hal itulah yang membuat Komisi III DPRD sepakat untuk tidak menyetujui rencana pembangunan gedung sekolah baru yang ada di KTT.
“Kalau buat gedung sekolah baru kalau bisa jangan tahun ini dulu, karena gedung sekolah yang ada saja sudah cukup banyak jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada. Jadi kalau bisa itu kita upayakan untuk program renovasi sekolah dulu,” ujarnya.
Meski demikian, Hanapi mengungkapkan tahun ini Pemkab Tana Tidung bisa melakukan uji kelayakan terlebih dahulu di wilayah-wilayah yang ingin dibangun gedung sekolah baru. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk menjalankan program pembangunan gedung sekolah baru.
“Memang ada beberapa desa yang gedung sekolahnya masih kurang. Tapi tidak bisa langsung kita bangunkan gedung, karena harus diujii kelayakan dulu wilayahnya,” ungkapnya.
Di sisi lain Kepala Desa (Kades) Bebatu, Mahmuda mengaku mempermasalahkan hal tersebut. Meski saat ini sekolah yang ada di desanya hanya ada 1 SD dan 1 SMP yang harus digunakan bersama dengan desa-desa tetangga.
Keadaan tersebut menurutnya masih bisa diatasi dengan program inovatif desa, yakni dengan memberikan akomodasi anak-anak untuk bersekolah di luar desa.
“Uji kelayakan untuk gedung sekolah baru memang pernah dibahas bersama kita di desa dan kita sangat paham dengan keadaan Pemkab saat ini,” ungkap Mahmuda.
“Oleh karena itu kita sebagai Pemdes harus bisa menutupi kekurangan itu. Salah satunya ialah dengan bekerja sama dengan perusahaan swastwa untuk mengakomodir biaya pendidikan pelajar dengan CSR,” tutupnya. (*)
Reporter : Osarade
Editor : Yogi Wibawa
