benuanta.co.id, TANA TIDUNG – Jelang pergantian tahun, warga Desa Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung (KTT), semakin kesulitan mendapatkan stok LPG subsidi 3 Kg.
Kondisi itu pun sangat dikeluhkan masyarakat. Salah satunya Marni, warga Tideng Pale mengaku sudah sepekan terakhir ini kesulitan mendapatkan gas melon tersebut.
“Setiap pergi ke pangkalan, stoknya selalu saja habis dan situasinya semakin parah menjelang akhir tahun. Soalnya kan kita sangat butuh LPG 3 Kg untuk memasak,” ujar Marni kepada benuanta.co.id, Kamis (30/12/2021).
Demi memenuhi kebutuhannya, Marni terpaksa membeli LPG subsidi di pedagang eceran yang tidak resmi. Meski harganya jauh lebih mahal dari harga resminya.
“Mau gimana lagi, namanya butuh tetap harus kita dibeli. Tapi harganya itu sampai Rp 50 ribu. Kalau di pangkalan itu kan Rp 30 ribu. Bayangin aja selisihnya Rp 20 ribuan,” terangnya.
Marni berharap situasi ini bisa mendapat perhatian dari pemerintah. Sebab, dia menduga jatah LPG subsidi sudah dipermainkan, sehingga tidak tepat sasaran.
“Hal ini kan sudah tidak wajar, masa stok di pangkalan habis terus. Tapi stok di penjual ecerannya ada, ini kan harus diusut,” tukasnya.
Melihat persoalan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Tana Tidung, Michael Yunus mengaku pihaknya telah meminta penyaluran subsidi 3 Kg bisa lebih dikawal oleh pemerintah. Sehingga, bisa tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan polemik di masyarakat.
Berdasarkan informasi yang ia terima, kuota LPG subsidi yang diberikan untuk Tana Tidung sekitar 13 ribu tabung per bulan. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan lobi ke Pertamina agar ada tambahan kuota yang bisa didapat.
“Katanya ada 13 ribu per bulan. Ya supaya safety kebutuhan masyarakat itu ditambah jadi 14 ribu atau 15 ribu. Jadi tidak menimbulkan polemik dikalangan masyarakat,” kata Yunus.
Ia juga menambahkan, perlu ada upaya sistematis agar penyaluran bisa tepat sasaran. Di mana LPG subsidi 3 kg hanya boleh digunakan masyarakat miskin dan usaha kecil.
“Harus dikejar penyelesaiannya. Karena selama ini yang jadi masalah itu yang 3 kg,” tegasnya.
“Disperindagkop harus tekankan agar rumah makan yang omzetnya besar ya pakai LPG besar. Jangan pakai LPG 3 kg, itu kan khusus masyarakat miskin dan usaha kecil,” tambahnya.
Tak sampai di situ, pemerintah, kata Yunus juga perlu mendata dan memetakan kembali sebaran agen dan pangkalan LPG subsidi di Tana Tidung. Yunus menilai sangat penting agar tidak ada pengecer ilegal yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Jadi penting diatur itu, kita ini sebenarnya butuh berapa titik agen dan pangkalan. Jadi masyarakat bisa mendapatkan dengan mudah LPG subsidi sesuai HET,” tutupnya. (*)
Reporter : Osarade
Editor : Yogi Wibawa
