benuanta.co.id, TARAKAN – Rencana penyesuaian tarif air PDAM Tirta Alam Tarakan, Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes mengatakan hal tersebut masih dalam proses dan mengedepankan keputusan yang tidak membebankan masyarakat.
Pemerintah Kota Tarakan menyebutkan ikhwal penyesuaian tarif tersebut merupakan perhitungan akademis yang hingga kini belum diputuskan.
“Kalau diputuskan akan kami sosialisasikan. Masih perlu membahas anggaran tahun 2022 PDAM,” ujar Walikota kepada benuanta.co.id pada Selasa, 21 Desember 2021.
Melalui SK Gubernur, Walikota Tarakan menjelaskan bahwa terdapat tarif bawah dan tarif atas. Pun demikian yang nantinya bakal dipakai, kata dr.Khairul hal itu masih dalam perhitungan dan pembahasan yang mempertimbangkan pengembangan usaha, serta perbaikan pelayanan.
“Tetapi lagi-lagi itu kajian ilmiah yang sudah kerjasama dengan UBT lalu dilegalkan dengan SK Gubernur. SK ini hanya pedoman, kajian ini masih akan kita diskusikan lagi dengan berbagai pertimbangan,” tambah Walikota.
Walikota menerangkan bahwa kondisi PDAM yang dipimpin oleh Iwan Setiawan itu, sebagian masih mendapat subsidi anggaran dari Pemerintah Kota Tarakan, sehingga dalam kondisi yang sulit ini tentu pihaknya akan mengurangi subsidi.
“Mengurangi subsidi inilah harapan kita ada penyesuaian tarif, tetapi penyesuaian yang tidak memberatkan masyarakat. Saat ini biaya operasional naik misalnya bahan kimia naik, listrik naik, terus menambah genset kemudian masih ada daerah-daerah yang belum teraliri karena pompanya kurang, tentu perlu menambah infrastruktur,” jelasnya.
Soal kemampuan anggaran, Walikota menyebutkan APBD Kota Tarakan alami keterbatasan di masa pandemi Covid-19. Kondisi itu tentunya perlu kebersamaan mengatasinya dalam rangka peningkatan pelayanan. “Yang pasti kami sampaikan penyesuaian tarif tidak membebani masyarakat,” jelasnya.
Ditanyakan apakah penyesuaian tarif akan sesuai dengan SK Gubernur, Walikota memastikan pihaknya sementara lakukan proses.
“Kita akan hitung dahulu, sebenarnya kalau sudah cukup untuk menutupi biaya operasional dan perbaikan itu saya kira secukupnya. Proses pembahasan APBD juga masih panjang,” tutup Walikota. (*)
Reporter: Kristianto Triwibowo
Editor: Ramli
