benuanta.co.id, TARAKAN – Pasca dikeluarkannya surat DPP PDI Perjuangan Nomor 3547/IN/DPP/XI/2021 tertanggal 29 November 2021 perihal pencabutan surat serta pengesahan dan penetapan ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), tak sedikit menuai pro kontra dari kalangan masyarakat.
Dikatakan oleh Ketua GP Ansor Kaltara, Wawan Eko bahwa pergantian pemimpin suatu organisasi adalah hal yang wajar. Artinya khalayak umum tak perlu merisaukan hal tersebut.
“Ini bagian dari pendidikan politik masyarakat Kaltara, tak perlu khawatir dalam urusan pergantian ketua provinsi,” ujarnya kepada benuanta.co.id, Kamis (9/12/2021).
Menurutnya, dalam hal keputusan pergantian atau reshuffle suatu organisasi, adalah hak prerogatif dari lembaga tersebut.
“Itu hak semua prerogatif partai, karena setiap organisasi politik, ormas, OKP semua punya aturan masing-masing,” sambungnya.
Sebagai salah satu ketua Organisasi Kepemudaan, Wawan menilai wajar hal-hal seperti ini. Menurutnya, dalam hal ini partai memiliki daya ukur tersendiri untuk melakukan pergantian jabatan.
“Wajarlah reshuffle kan wajar, pemerintah juga sering reshuffle menterinya, perusahaan kan juga begitu. Soal pemimpin itu baik apa tidak yang bisa menilai ya orang yang ada di dalam rumah tangga itu dalam hal ini partainya,” tukasnya.
Saat ini, ia hanya menghimbau kepada masyarakat agar dapat menerima keputusan yang dibuat oleh DPP PDI Perjuangan.
“Harusnya kita ya ayo bareng-bareng tetap kita dukung dan support pemimpin yang baru agar memiliki kinerja yang lebih baik lagi, dan dapat membawa Kaltara maju kedepannya,” tutup Wawan. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Ramli
