oleh

Buka Forum Konsultasi Publik, DPMPTSP Nilai OSS Permudah Perizinan

benuanta.co.id, TARAKAN – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk menyelaraskan masukan-masukan terkait pelayanan kepada publik.

Plt Kepala DPMPTSP, Rusdianto, S.Pi., M.Si mengatakan saat ini DPMPTSP haruslah memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

“Untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan, kami mengundang asosiasi, perguruan tinggi dan akademisi untuk bisa memberi masukan. Supaya kami dalam hal menetapkan standar pelayanan itu bisa memberikan pelayanan terbaik,” kata Rusdianto kepada benuanta.co.id, Rabu (8/12/2021).

Baca Juga :  Asap Bikin Panik, PMK Tarakan Padamkan Sampah yang Dibakar Warga

Dilanjutkan Rusdianto, semenjak tahun 2019 pihaknya telah membuat pelayanan demi mempermudah masyarakat. Kemudahan tersebut dapat dilihat dengan dilakukannya Online Single Submition (OSS).

“Yang menjadi salah satu peluang bagi provinsi dan nasional, perizinan kita lakukan online dengan harapan masyarakat dapat mendapatkan kemudahan, murah, transparan dan akuntabel,” imbuhnya.

Untuk diketahui, OSS merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

Baca Juga :  Positif Narkotika, 3 Orang Hasil Razia THM Dilimpahkan ke Panti Rehabilitasi   

“Dalam implementasinya pun membutuhkan harmonisasi, regulasinya sejalan dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja,” terangnya.

Pelayanan OSS ini tidak mengharuskan masyarakat yang membutuhkan perizinan tertentu harus mendatangi kantor DPMPTSP. Masyarakat cukup berada di rumah dan memberikan persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan.

Kendati demikian, dalam penerbitan izinnya pun pihaknya membutuhkan pertimbangan teknis yang dilakukan oleh perangkat dinas terkait.

Baca Juga :  BPJAMSOSTEK Tarakan Sosialisasikan Program ke Kader Posyandu dan Dasawisma

“Kami diminta menerbitkan izin dalam 5 hari, pelayanannya satu pintu tadi. Perizinannya pun melalui pertimbangan teknis yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Misalnya surat izin penangkapan ikan tentu mendapatkan pertimbangan teknis dari dinas perikanan,” tutupnya. (*)

 

Reporter: Endah Agustina

Editor: Matthew Gregori Nusa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *