oleh

Pendidikan Penyerap APBD Tarakan Terbesar

benuanta.co.id, TARAKAN – Progres pelaksanaan untuk Anggaran Perbelanjaan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan dinilai berjalan dengan baik. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Hamid Amren bahwa saat ini angka serapan fisik sudah di atas 60 persen.

“Rakorda terakhir triwulan ketiga diawal Oktober, semuanya on track, progres pelaksanaan on track kemarin sudah diangka serapan fisik di atas 60 persen, keuangan juga diangka 60 persen,” jelasnya, Sabtu (4/12/2021).

Meski masih ada waktu di penghujung tahun, Hamid meyakini bahwa semuanya pelaksanaan akan sesuai pada jalurnya. Tak hanya itu, pemerintah kota Tarakan akan kembali melakukan evaluasi untuk melihat kendala-kendala.

Baca Juga :  Zero Kasus, Pemkot Imbau Masyarakat Tetap Siaga

“Tapi berdasarkan monev saya, tidak ada yang melaporkan ada kendala, secara tidak langsung tidak mungkin tidak dilaksanakan, itu semua terlaksana,” imbuhnya.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tarakan ini juga menjelaskan bahwa penyerapan APBD tidak mungkin secara keseluruhan 100 persen.

“Mungkin hanya sekitar 94 hingga 96 persen yang terserap tidak ada yang pure 100 persen, 3-4 persennya itu Silpa,” katanya.

Anggaran-anggaran yang masuk kedalam Silpa seperti lelang, gaji ASN yang meninggal dan juga anggaran untuk Iraw yang dibatalkan. Sementara itu, terdapat instansi yang paling tinggi menyerap APBD ialah pendidikan, kesehatan dan disusul Pekerjaan Umum (PU)

Baca Juga :  Zero Kasus, Pemkot Imbau Masyarakat Tetap Siaga

“Instansi pendidikan, ini yang wajib dibiayai misal dana bos itu harus dikeluarkan, sertifikasi guru juga,”

Hal serupa juga dijabarkan oleh Walikota Tarakan, dr. Khairul, M. Kes., anggaran pendidikan lebih banyak digunakan yakni mencapai 27 persen dari total APBD.

“Tahun ini 27 persen, tahun depan sama saja. Ya memang yang prioritas itu, karena ini janji kampanye saya. Pendidikan utama, kemudian kesehatan, dan lain-lain,” ujarnya.

Baca Juga :  Zero Kasus, Pemkot Imbau Masyarakat Tetap Siaga

Selain pendidikan, juga kesehatan yang menyerap sekitar 5 hingga 10 persen dari total APBD. Kemudian disusul PU dengan alokasi anggaran untuk perbaikan layanan masyarakat umum.

“Kalau kesehatan cuma 5 sampai 10 persen saja, yang paling sedikit itu dinas penunjang seperti yang dalam pelayanan dasar dan umum. Karena pekerjaan umum ini yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan, persoalan banjir dan air bersih,” tutup Khairul. (*)

Reporter: Endah Agustina

Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *