oleh

Utang Pemkab Nunukan Rp 77 M Dibebankan di Tahun 2022

benuanta.co.id, NUNUKAN – Sebanyak Rp 77 miliar utang pemerintah daerah Nunukan yang sempat dibahas dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021 oleh pemerintah daerah dan DPRD Nunukan, pada tahun lalu, hingga saat ini belum terbayarkan dan akan menjadi beban di tahun 2022.

Penundaan pembayaran hutang itu lantaran adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 17 tahun 2021, terkait recofusing APBD 2021 lebih diutamakan pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Baca Juga :  Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Tujuan Nunukan-Long Bawan Diluncurkan

“yang kita recofusing ini adalah utang sehingga akan kita limpahkan ke tahun 2022, akan menjadi beban pemerintah daerah Nunukan,” kata Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE, MM, Ph. D, Sabtu (4/12/2021).

Selain itu, Laura menyampaikan untuk dana transfer kedaerahan lancar, namun itu sudah jelas dengan peruntukannya, seperti Kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Baca Juga :  76 ASN Pensiun Selama Tahun 2021 di Pemkab Nunukan

Anggaran Pemda Nunukan hampir 70 persen semuanya lari ke persoalan covid-19, baik itu dari pemulihan ekonomi, pencegahan penanganan Covid-19.

“Alhamdulillah transfer ini sesuai dengan peruntukannya. Target pendapatan itu kita dapatkan, walaupun belum 100 persen karena masih ada satu bulan,” tandasnya. (*)

Reporter: Darmawan

Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *