oleh

Tanggapi Santai Surat Keputusan dari PDIP Pusat, Norhayati Andris : Saya Belum Baca

benuanta.co.id, BULUNGAN – Terkait pencopotan jabatan Ketua DPRD Kaltara oleh Ketum PDI Perjuangan, Norhayati mengaku belum menerima dan baca surat pencabutan tersebut.

“Saya belum dapat kabar dan belum baca surat dari DPP maupun kabar dari DPD,” ucap Norhayati Andris kepada benuanta.co.id, Jumat 3 Desember 2021.

Pasalnya, dua poin penting dari surat DPP PDI Perjuangan Nomor 3547/IN/DPP/XI/2021 tertanggal 29 November 2021 perihal pencabutan surat serta pengesahan dan penetapan Ketua DPRD Provinsi Kaltara. Norhayati Andris juga dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan digantikan oleh Datu Yasir Arafat dari Bidang Kehormatan Partai dan Organisasi.

Baca Juga :  Provos Polda Kaltara Gelar Penegakan dan Penertiban Disiplin Anggota

“Soal itu saya belum tahu, saya tanggapi santai saja. Karena saya adalah petugas partai maka saya menerima apa yang menjadi keputusan hal biasa bagi saya,” ujarnya.

Jika memang diturunkan dari jabatan ketua dan struktural dalam partai tak lagi menjadi Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltara, dirinya mengaku menerimanya. Terlebih untuk menjadi anggota dewan pun telah lama dilakoni yakni berawal di Kabupaten Tana Tidung (KTT).

Baca Juga :  Gegara Korsleting Listrik, Apotek Tanjung Selor Alami Kerugian Rp 40 Juta 

“Saya sudah 4 periode menjadi anggota DPRD, pertama kali di DPRD Tana Tidung selama 2 periode,” sebutnya.

Menanggapi soal rapat paripurna yang terkesan lambat, Norhayati mengatakan hal itu sebenarnya sudah terjadwal di dalam Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltara. Hanya saja terkendala oleh program anggota DPRD lainnya, salah satunya program bimbingan teknis (Bimtek) dan reses setiap anggota dewan di daerah pemilihan.

Baca Juga :  Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Forum Komunikasi Ane' Belungon Kaltara Resmi Dikukuhkan

“Kemudian disambung adanya sosialisasi Peraturan Daerah. Tetapi didalam jadwal itu ada, hanya waktu untuk melakukannya terjepit sehingga kita road show,” jelasnya.

Kata dia, terkadang anggota dewan yang jumlahnya 35 orang ini tidak bisa hadir semua untuk melaksanakan rapat paripurna. Saat ada yang tidak bisa hadir maka dilakukan pengunduran jadwal rapat lagi.

“Karena ada yang tidak hadir maka jadwalnya di undur lagi,” pungkasnya. (*) 

Reporter: Heri Muliadi

Editor : Nicky Saputra

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *