oleh

DPRD Kaltara Minta 100 Persen Masyarakat Dilayani BPJS Kesehatan

benuanta.co.id, TARAKAN – Komisi IV DPRD Kaltara melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Tarakan, Kamis 15 November 2021. Kunjungan ini dilakukan terkait penerimaan bantuan iuran BPJS bagi masyarakat sekaligus membahas tingginya jumlah masyarakat yang belum terdaftar layanan gratis.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Yancong, S.Pi sebagai ketua rombongan, didampingi H. Syamsuddin Arfah, Ruslan. SE dan turut hadir Nurdin Hasni perwakilan dari Komisi I.

Melalui pertemuan tersebut, Yancong menjelaskan, bahwa pihaknya mengaku banyak mendapati masyarakat yang belum terakomodir dalam layanan tersebut.

“Banyak masyarakat yang menyampaikan kepada kami pada saat reses mereka belum terdaftar kedalam pelayanan kesehatan gratis,” ujar Yancong kepada benuanta.co.id, Rabu, 1 Desember 2021.

Yancong menyebutkan, berdasarkan keterangan Dinsos terdapat beberapa jenis BPJS yang di tanggung oleh pemerintah diantaranya, PPU, BPPU, BPU, PTIJK dan PBI.

“Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin atau orang yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan Kesehatan,” sebutnya.

Politisi partai Gerindra ini mengatakan, pihaknya menerima informasi dari Dinsos Tarakan, bahwa baru terdapat 97 persen masyarakat Tarakan yang terdaftar dengan layanan BPJS. Sehingga ia mendorong agar BPJS Kesehatan dan Dinsos segera menuntaskan paling lambat di tahun depan.

“Peserta PBI merupakan fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah, baik itu yang dibiayai oleh APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota. Inilah yang harus kita carikan solusi agar masyarakat bisa tercover hingga 100 persen nantinya,” tegas Yancong.

Yancong menambahkan, terkait pendaftarannya agar surat pengantar dari RT diteruskan ke kelurahan setempat dan selanjutnya ke Dinsos. “Untuk itu juga mohon kerjasama kepada peserta BPJS Kesehatan untuk pro aktif dalam menanyakan perkembangan selanjutnya,” tambahnya.

Kemudian, dirinya juga berharap Dinsos menghimbau kepada Ketua RT dan kelurahan untuk tidak takut mengeluarkan surat pengantar karena data yang masuk akan tetap di verifikasi dan divalidasi oleh Dinsos. “Nantinya apakah peserta pendaftar layak menerima bantuan apa tidak, itu akan diverifikasi juga oleh Dinsos,” terangnya.

“Sebagai harapan kami selaku anggota DPRD Kaltara, kami mengharapkan agar masalah ini dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat bantuan pemerintah melalui pelayanan kesehatan gratis.”tutupnya. (*)

Reporter : Kristianto Triwibowo

Editor : Yogi Wibawa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *