benuanta.co.id, BULUNGAN – Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II memaparkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan sebuah visi besar pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Program ini dalam bentuk penyediaan perumahan yang layak huni khusunya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf H bahwa setiap orang berhak mendapatkan hunian dan lingkungan yang sehat dan layak,” ungkap Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Hujurat kepada benuanta.co.id, Selasa 30 November 2021.
Dia menuturkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemerintah atas nama negara menugaskan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan untuk menyelenggarakan penyediaan perumahan.
“Itu dengan tagline program sejuta rumah, dimana BSPS menjadi salah satu bagian dari program pemerintah tersebut,” jelasnya.
Sebagai laporan dan informasi program BSPS yang telah berjalan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2020, pemerintah telah berhasil merealisasikan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 735.856 unit dari target sejumlah 720.411 unit rumah.
“Melihat pencapaian yang dilalui, pada periode RPJMN tahun 2020-2024 pemerintah menargetkan alokasi penyediaan perumahan sejumlah 1.500.000 unit rumah melalui program BSPS. Dimana pada tahun 2020 telah merealisasikan 228.681 unit PKRS dan PBRS,” ucap Hujurat.
Selanjutnya pada tahun 2021 ini ditargetkan
akan merealisasikan 191.530 unit peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) dan per 26 November 2021 telah terealisasi 122.788 unit PKRS. Sehingga total realisasi terhadap RPJMN 2020-2024 telah mencapai 351.469 unit PKRS dan pembangunan baru rumah swadaya (PBRS).
“Secara spesifik untuk Provinsi Kaltara, Direktorat Jenderal Perumahan melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kaltara sejak 2015-2020 telah merealisasikan bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 12.344 unit PKRS,” sebutnya.
Lanjutnya, seperti yang diketahui bersama, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II melalui Satker Penyediaan Perumahan Kaltara pada tahun ini sedang dan telah menyelenggarakan program BSPS dengan alokasi sebanyak 750 unit PKRS, dari total usulan pemerintah daerah yang telah dihimpun sebanyak 1.740 unit PKRS dengan sumber dana berasal dari APBN.
“Alhamdulillah per tanggal 4 November pelaksanaan program BSPS di Kaltara telah 100% terealisasikan,” ujarnya.
Kaltara berada pada urutan pertama. Posisi kedua ditempati oleh Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Riau dengan angka 99,99 persen dan posisi ketiga Provinsi Kalimantan Timur dengan angka 99,53 persen.
Kata dia, tentu saja hal ini tidak lepas dari peran semua pihak baik dari unsur balai, satuan kerja, Pemda kabupaten dan kota, bank penyalur dan terutama para fasilitator yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program ini.
“Namun begitu, program BSPS di Kaltara tidak sepenuhnya dikatakan rampung, karena masih ada beberapa kelengkapan lain yang harus kita selesaikan bersama,” paparnya.
Hujurat menjelaskan selain itu program ini dalam perjalanannya tentu terdapat sejumlah kendala dan permasalahan yang kita hadapi bersama. Terutama proses verifikasi, proses pelaksanaan konstruksi serta penyaluran dana bantuan.
Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut serta penyelenggaraan BSPS tahun ini yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dengan masa pelaksanaan lebih pendek 2 bulan dari tahun sebelumnya.
“Makanya dibutuhkan koordinasi antara stakeholder terkait yang akan kita laksanakan ini. Selain sebagai wadah kita untuk melakukan finalisasi kegiatan terutama dari segi data administrasi. Serta wadah serta wadah untuk menghasilkan solusi atas permasalahan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
