oleh

Pendapatan Kaltara Cukup Baik, Belanja Masih Perlu Didorong

TANJUNG SELOR – Presiden RI, Joko Widodo menekankan percepatan realisasi APBN/APBD melalui percepatan realisasi belanja pemerintah dan pemerintah daerah.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Dalam Negeri  (Mendagri), Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Evaluasi Serapan Anggaran Daerah, secara virtual, Senin (22/11/2021), diikuti kepala/wakil daerah.

Selain itu, semua pemerintah daer pun diminta mewaspadai resiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian dalam negeri. Termasuk mewaspadai berlanjutnya pandemi COVID-19 dan dampak turunannya.

Baca Juga :  RSD Soemarno Sosroatmodjo Pastikan Penyebab Herman Meninggal Dunia Bukan Karena Vaksin

Kondisi ekonomi nasional dan daerah punya keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Jika pertumbuhan ekonomi nasional positif, berimplikasi naiknya pendapatan nasional. Pada gilirannya, dana transfer untuk daerah juga meningkat. Begitu pun sebaliknya, jika terjadi kontraksi ekonomi.

 

“Tren tiga bulan terakhir di Indonesia, berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, realisasi pendapatan Provinsi Kalimantan Utara, Alhamdulillah, sudah cukup baik (hijau). Berada di posisi 11 nasional dengan presentase sebanyak 83,48 persen,” sebut Wakil Gubernur Dr Yansen TP MSi.

Baca Juga :  Polda Kaltara Terima Tuntutan DAD terhadap Edy Mulyadi

Namun demikian, Pemprov Kalimantan Utara akan dan perlu terus mendorong realisasi belanja. Sebab Kalimantan Utara masih di posisi 57,44 persen.
“Kami berkomitmen untuk segera melaksanakan percepatan belanja kita sebelum tutup tahun anggaran,” ujarnya.

Realisasi belanja yang belum terdongkrak tinggi di banyak daerah di Tanah Air disebabkan beberapa hal. Seperti, kondisi pandemi COVID-19 dan PPKM. Kemudian kegiatan fisik, pelaksanaannya masih menunggu perencanaan atau DED sehingga kegiatan konstruksi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Baca Juga :  Harapkan Dukungan BKMT Kaltara Sosialisasikan Program Pemerintah

Faktor lainnya, pengadaan barang maupun jasa, belum sepenuhnya mengajukan permohonan pembayaran. Termasuk juga penyesuaian peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan.

“Demikian juga diungkapkan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani bahwa realisasi APBD harus segera digenjot, salah satunya demi menjaga pemulihan ekonomi,” tutur Wagub. (adpim/dkisp)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *