oleh

Sempat Viral, Kepala Sekolah SDN 051 Bantah Tudingan Diskriminasi Keyakinan 

benuanta.co.id, TARAKAN – Dugaan kabar diskriminasi yang terjadi pada tiga siswa kakak beradik di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan, hal tersebut dinilai pihak sekolah tidaklah benar. Pasalnya, pihak sekolah tetap memberikan kesempatan belajar sebagaimana mestinya, namun para siswa diduga tak berkenan mengikuti aturan sekolah pada umumnya.

Tiga siswa kakak beradik dikabarkan tidak naik kelas selama 3 kali karena diduga menganut Saksi-saksi Yehuwa. Orang tua (ortu) dari siswa tersebut telah mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Kepala SDN 051 Tarakan Kelurahan Juata Permai, Fransiskus Xaverius Hasto Budi Santoso, M.Pd, mengatakan aktifitas belajar ketiga siswa yang menganut keyakinan Saksi Yehuwa itu berjalan dengan normal dan identitasnya terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Bahkan menurutnya, para siswa cenderung mendapat nilai akademik yang baik.

“Setahu saya status mereka aktif sebagai peserta didik kelas 2, 4 dan 5, lalu mengikuti pembelajaran dengan normal. Bahkan nilai mereka cenderung lebih tinggi dibanding teman-temannya yang lain. Jadi tidak ada diskriminasi dan intoleransi, pihak sekolah tetap memberikan pelayanan yang baik,” ujar Kepala sekolah kepada benuanta.co.id pada Senin, 22 November 2021.

Baca Juga :  Ubah Fasilitas Kesehatan dengan Mudah, Mahasiswa Ini Manfaatkan Mobile JKN

Pria yang akrab disapa Hasto ini menyampaikan bahwa kondisi ketiga siswa itu memiliki kemampuan yang baik dalam hal kognitif, psikologis dan interaksi.

“Interaksi atau langkah pembinaan pihak sekolah dengan orang tua anak juga berjalan baik, sehingga tidak ada masalah. Kita panggil orang tuanya ke sekolah juga hadir, lalu siswa juga ramah berkomunikasi dengan para guru,” kata dia.

Hasto menerangkan, penyebab ketidaknaikkan kelas selama 3 kali pada siswa tersebut, karena sekolah harus mempertahankan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan kurikulum, penilaian dan peraturan-peraturan menteri.

“Siswa tidak berkenan menyanyikan lagu Indonesia raya, tidak hormat bendera dan tidak mengikuti pelajaran agama secara keseluruhan. Dia (keluarga dan siswa) menyatakan diri sebagai agama Kristen tetapi tidak semua kegiatan pembelajaran berkenan dilakukannya, sehingga menurut pihak sekolah hal itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Berkaitan dengan kesempatan jenjang belajar yang terhambat, pihak sekolah berharap orang tua dapat mencabut gugatan perkaranya di ranah hukum mengingat kelanjutan pendidikan dari ketiga siswa itu. Pihak sekolah mengedepankan mediasi dan pencarian solusi secara bersama.

Baca Juga :  Bentuk Apresiasi Penanganan Corona, RSUKT Sediakan 5 unit Mobil Dinas

“Proses hukum itu sudah berlangsung sejak 2018 sampai sekarang. Saya baru menjabat kepala sekolah sejak bulan September 2021 kemarin, sehingga fokus saya ya pada kelanjutan pendidikan si anak. Untuk proses hukum, itu menjadi ranah Bagian Hukum Pemkot Tarakan dan kuasa hukum keluarga siswa,” beber Hasto.

Jelas dia, harapan pihak sekolah kepada  pihak keluarga yakni menerima solusi yaitu melanjutkan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau melanjutkan jenjang dan prosedur di sekolah. “Tidak mungkin langsung melompat kelas, terkecuali akselerasi prestasi,” tutup Hasto.

Terpisah, Komisioner KPAI, Retno Listyarti dalam keterangan tertulis menjabarkan, pada tahun ajaran 2018-2019, ketiga anak tidak naik kelas karena dianggap tidak hadir tanpa alasan selama lebih dari 3 bulan. Padahal, ketiga anak tersebut tidak hadir karena dikeluarkan dari sekolah dan baru dapat kembali setelah penetapan PTUN Samarinda.

Tahun ajaran 2019-2020, ketiganya tidak naik kelas dengan alasan tidak diberikan pelajaran Agama dan tidak punya nilai Agama. Orang tua ketiga anak disebut telah berulang kali meminta agar anak-anak diberikan pelajaran Agama Kristen agar bisa naik kelas, namun itu dipersulit dengan berbagai syarat yang tidak berdasar hukum.

Baca Juga :  Kemenkes: 45 Orang Alami Luka Bakar Erupsi Semeru

Sedangkan tahun ajaran 2020-2021, alasan yang diberikan terkait nilai agama yang rendah atau lagu rohani. Pada tahun ketiga ini sekolah memberikan pelajaran agama, namun ketiga anak diberikan nilai agama yang rendah sehingga tidak naik kelas.

Ketiga anak dipaksa menyanyikan lagu rohani, meskipun sang guru tahu bahwa itu tidak sesuai dengan akidah dan keyakinan agamanya. Karena tidak dapat melakukannya, ketiga anak diberi nilai rendah dan tidak naik kelas lagi.

Secara psikologi, ketiga anak disebut sangat terpukul dengan perlakuan diskriminasi yang diterima. Retno juga mengatakan pihaknya telah berbicara dengan ketiga anak tersebut, dimana ketiganya menyebut tidak mau melanjutkan sekolah bila kembali tak naik kelas.

Selanjutnya Itjen KemendikbudRistek bersama KPAI akan melakukan pemantauan langsung ke Tarakan pada 22-26 November 2021. Tim Pemantauan akan bertemu dengan sejumlah pihak, mulai dari orang tua pengadu dan anak-anaknya, pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Inspektorat Kota Tarakan dan LPMP Kalimantan Utara. (*)

 

Reporter: Kristianto Triwibowo

Editor: Matthew Gregori Nusa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *