oleh

DP3AP2KB Minta Semua Pihak Cegah Kekerasan di Rumah Tangga

benuanta.co.id, BULUNGAN – Cegah kekerasan pada anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kaltara melatih tenaga fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Kepala DP3AP2KB Kaltara Wahyuni Nuzband mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Pasalnya selama ini DP3AP2KB banyak menemukan tindakan kekerasan pada anak.

“Dari itu beberapa langkah yang harus dilakukan untuk perlindungan anak, di antaranya pemerintah daerah menyelenggarakan upaya kesehatan yang optimal bagi anak. Lalu memberikan pendidikan inklusif diselenggarakan oleh Pemda dan masyarakat,” ujar Wahyuni Nuzband kepada benuanta.co.id, Jumat (19/11/2021) kemarin.

setiap penyelenggaran satuan pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Perlindungan anak dari perlakuan diskriminatif, kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau tenaga kependidikan.

Baca Juga :  Hubungkan KTT-Malinau, Pemkab KTT Rencana Buka Jalur Baru Damri

“Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak-anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan,” jelasnya.

Wahyuni menambahkan, anak berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat isimewa diberikan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk memperoleh pendidikan reguler maupun pendidikan inklusif.

“Pemda dapat menyediakan tenaga pendidik bagi pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dan pelayanan pendidikan tanpa diskriminatif,” bebernya.

Selama ini laporan yang tercatat dalam Simfoni Kementerian PPA bentuk kekerasan pada anak di Kaltara dalam 3 tahun terakhir cukup menurun. Namun pihaknya inginkan supaya tidak adanya tindak kekerasan pada anak.

Bentuk kekerasan fisik tahun 2019 ada 214 kasus, 2020 ada 141 kasus dan tahun 2021 ada 61 kasus. Tindakan psikis tahun 2019 ada 38 kasus, 2020 ada 78 kasus dan 2021 ada 61 kasus. Tindakan seksual pada tahun 2019 ada 85 kasus, 2020 ada 68 dan 2021 ada 33 kasus.

Baca Juga :  Selamat! Wiwit Susanto Didapuk sebagai Ketua SPJ Kaltara

Tindakan traficking tahun 2019 ada 17 kasus dan tahun 2021 ada 1 kasus. Penelantaran tahun 2019 ada 10 kasus, 2020 ada 16 kasus dan 2021 ada 3 kasus. Serta lainnya tahun 2019 ada 11 kasus, 2020 ada 7 kasus dan 2021 ada 2 kasus.

“Totalnya bentuk kekerasan anak itu tahun 2019 ada 326 kasus, tahun 2020 ada 216 kasus dan 2021 ada 96 kasus,” sebutnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga mencatat tempat kejadian kekerasan itu, salah satunya rumah tangga tahun 2019 ada 158 kasus, 2020 ada 80 kasus dan 2021 ada 38 kasus. Di tempat kerja tahun 2019 ada 3 kasus dan tahun 2020 ada 4 kasus. Di tempat lainnya tahun 2019 ada 127 kasus, tahun 2020 ada 120 kasus dan 2021 ada 43 kasus.

Baca Juga :  Diduga Hina Kalimantan, Lembaga Adat Tidung Kecam Edy Mulyadi 

Kemudian di sekolah tahun 2019 ada 10 kasus, 2020 ada 5 kasus dan 2021 ada 3 kasus. Fasilitas umum tahun 2019 ada 30 kasus, 2020 ada 7 kasus dan 2021 ada 12 kasus.

“Kekerasan pada anak itu besar terjadinya di rumah tangga. Kenapa sampai terjadi seperti itu, karena yang melakukan kekerasan biasa ayahnya. Padahal yang biasa menolong anak juga ayahnya. Ketika terjadi kasus seperti itu, anak tidak tahu harus minta tolong siapa,” papar Wahyuni.

Dia pun meminta kepada fasilitator PATBM tingkat desa dan kelurahan yang sudah ikut pelatihan. Maka perlindungan anak harus dilakukan oleh lingkungan terutama.

“Kita mendorong desa kelurahan membentuk lembaga PATBM yang secara mandiri dapat memberikan perlindungan pada anak,” tutupnya. (*)

Reporter : Heri Muliadi

Editor : Yogi Wibawa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *