oleh

AHY Tanggapi Penolakan MA Atas Permohonan Judicial Review AD/ART Partai Demokrat yang Diajukan KSP Moeldoko

Jakarta – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara atas Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Judicial Review AD/ART Partai Demokrat, yang diajukan pihak KSP Moeldoko.

AHY mewakili kader Demokrat sangat menyambut gembira keputusan ini. Keputusan yang sebenarnya sudah diperkirakan sejak awal. AHY pada awalnya memang sudah yakin bahwa gugatan tersebut akan ditolak, karena gugatannya sangat tidak masuk akal. Judicial Review AD ART Partai Demokrat ini hanyalah akal-akalan Pihak KSP Moeldoko yang dibantu pengacara Yusril Ihza Mahendra.

“Tujuan akhirnya sangat jelas, melakukan Gerakan Pengambil alihan Kepemimpinan Partai Demokrat, yang sah dan diakui oleh Pemerintah. Padahal jika kita analogikan Partai Demokrat ini sebagai aset properti, maka sertifikat yang sah dan diakui pemerintah hanya satu, yakni yang sekarang saya kantongi dan saya pegang mandatnya hingga 2025,” ungkap AHY.

Baca Juga :  Surya Paloh Beri 'Sinyal' H. Hafid Bakal Pimpin Nasdem Kaltara

Tidak pernah KSP Moeldoko mendapatkan sertifikat dari Pemerintah atas kepemilikan properti tersebut. Jadi menurut AHY, tidak ada hak apapun bagi KSP Moeldoko atas Partai Demokrat. Ia menegaskan, tidak ada haknya KSP Moeldoko mengganggu rumah tangga Partai Demokrat.

AHY menuturkan, sejak awal pula, Demokrat telah mencium gelagat pihak KSP Moeldoko yang gemar “memamerkan” kekuasaannya, dengan jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Para penggugat sangat yakin bahwa faktor kekuasaan akan berhasil memenangkan permainannya, dan gugatannya akan diterima oleh Mahkamah Agung (MA).

“Hasutan dan pamer kekuasaan seperti ini, tidak hanya mencoreng nama baik Bapak Presiden, selaku atasan langsung beliau, tetapi juga menabrak etika politik, moral serta merendahkan supremasi hukum di Tanah Air. Lebih dari itu, juga melabrak kehormatan dan etika keprajuritan,” ujar AHY yang saat ini sedang mendampingi Ayahanda menjalani pengobatan di Amerika.

Baca Juga :  Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Sepakat Pemilu pada 14 Februari

AHY membeberkan, dalam perjalanannya, dari empat penggugat, terdapat satu orang yang akhirnya menyadari kekhilafannya, seraya meminta maaf, serta memohon agar diterima kembali sebagai kader Partai Demokrat. Terhadap mantan kader yang menyadari kesalahan dan mau memperbaiki kesalahannya tersebut, AHY tentu akan memaafkan dan menerimanya kembali sebagai kader Partai Demokrat.

“Sedangkan untuk tiga orang lainnya, yang tidak mengakui kesalahannya, atau telah gelap mata dan dibutakan oleh janji-janji KSP Moeldoko, maka tentu saya harus mengambil sikap yang tegas. Saya yakin, seluruh kader Partai Demokrat akan menerima keputusan ini, bahkan mendorong saya untuk mengambil keputusan tersebut,” ucap AHY.

Baca Juga :  Anggota DPR Minta Polri Segera Tindak Hukum Edy Mulyadi

Kepada seluruh kader Partai Demokrat, AHY mengajak untuk terus memantapkan hati dan pikiran, agar tidak ragu-ragu berbuat yang terbaik untuk rakyat, berkoalisi dengan rakyat; tanpa harus khawatir diganggu oleh tangan-tangan oknum kekuasaan, seperti yang telah dilakukan oleh KSP Moeldoko.

“Saya juga menghimbau kepada para kader, jangan jadikan hal ini sebagai sesuatu yang euforia, tapi tetaplah rendah hati. Kita berharap, keputusan Mahkamah Agung ini akan menjadi referensi dan rujukan bagi proses hukum yang masih berjalan di PTUN. Mari kita terus kawal proses tersebut. Insya Allah, Tuhan beserta kita, untuk kembali memenangkan perjuangan hukum ini, juga kembali memenangkan akal sehat dan hati nurani,” tutupnya.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *