MAKASSAR – Sidang kasus dugaan suap atau gratifikasi dengan tersangka Prof. Nurdin Abdullah (NA), Gubernur Sulsel non aktif, kembali berlanjut.
Kali ini sidang menghadirkan Saksi Ahli, Prof. Mudzakir, SH, MH. Dalam kesaksiannya, Prof. Mudzakir menyebut Prof. Nurdin Abdullah (NA) sama sekali tidak memenuhi unsur Operasi Tangkap Tangan (OTT), Tangkap Tangan (TT) dan gratifikasi.
“Posisi Pak NA itu tidak termasuk dalam OTT karena tidak ada bukti telah dilakukan tindakan kejahatan saat itu dan tidak memenuhi unsur OTT,” ungkapnya dalam sidang lanjutan NA di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (28/10/2021).
Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini mengatakan, operasi itu sudah dirancang sedemikian rupa supaya orang ditangkap, dan hal tersebut tidak boleh dalam hukum pidana.
Menurutnya, kalau orang mengerti ada yang ingin berbuat jahat, wajib dia melaporkan kepada aparat penegak hukum, melakukan tindakan pencegahan agara supaya tidak terjadi kejahatan.
“Kalau itu kejahatan suap dilakukan pencegahan agar supaya tidak terjadi tindakan pidana suap. Contoh jika ada pembunuhan, maka itu harus dicegah agar tidak ada korban. Memang kalau dari pembuktian bunuh dulu baru ditangkap, tetapi gampang penegakan hukum tapi rakyat dirugikan. Sama dengan kasus korupsi ditunggu dulu, tapi negara dan rakyat dirugikan,” urainya.
Prof Mudzakir juga menyesalkan atas adanya OTT yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, ada orang berniat berbuat jahat dan dibiarkan terjadi kejahatan.
Harusnya, pihak terkait cukup mengingatkan agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum atau lakukan tindakan preventif.
“Maka saya menentang OTT karena efeknya negatif di masyarakat. Seandainya menangkap 1.000 orang OTT maka negara dirugikan oleh 1.000 orang itu karena ada orang niat berbuat jahat dibiarkan sehingga terjadi kejahatan,” tegasnya.
Berdasarkan bukti-bukti, menurut Prof Mudzakkir dakwaan untuk terdakwa NA soal gratifikasi, tidak memenuhi syarat. Pasalnya, suap atau gratifikasi salah satu poinnya harus ada kesepakatan jabatan atau sesuatu yang mempengaruhi dari pemberian tersebut.
“Kalau dia ngomong jangan kasi saya tapi berikan ke yayasan saja, maka menurut saya itu bukan pidana. Itu sah saja, karena itu tidak diterima untuk pribadi atau dirinya saja, tapi umum. Ketika mendapat dana dari kontraktor, harus tahu kontraktor maunya apa, kalau memperoleh keuntungan untuk sosial itu boleh. Itu bagian CSR,” tuturnya.
Sementara itu, Penasehat Hukum NA, Arman Hanis menyampaikan, sejauh ini dakwaan untuk NA belum memenuhi unsur OTT maupun gratifikasi.
“Sudah dijelaskan apabila tidak diterima langsung dan si penerima tidak mengetahui, maka yang bertanggung jawab adalah orang itu. Dan diterima untuk masjid maka sama saja itu disumbangkan,” ungkap Arman Hanis.
“Kami optimis karena fakta persidangan dan ahli jelaskan mirip dengan ilustrasi yang kami sampaikan. Semoga hasil dari persidangan terakhir ahli ini bisa meringankan NA. Dan diharapkan seluruh masyarakat bisa terkabul,” tutupnya.(http://share.babe.news/s/pjjdyxZvTR)
Sumber: Baca Berita (Babe)
