benuanta.co.id, BULUNGAN – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani Haji Maming melantik Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Kalimantan Utara (Kaltara) untuk periode 2021-2024. Ahmad Syamsir Arief dilantik jadi Ketum BPD HIPMI Kaltara Periode 2021-2024.
Badan Pengurus Daerah HIPMI Kaltara periode 2021-2024 akan dinakhodai oleh Ahmad Syamsir Arief selaku Ketua Umum HIPMI Kaltara, Kristian C Chandra sebagai Bendahara Umum dan Nurul Huda sebagai Sekretaris Umum HIPMI Kaltara.
Usai dilantik, Ketua Umum BPD HIPMI Kaltara, Ahmad Syamsir Arief menuturkan telah mendapat tantangan sekaligus opportunity (peluang) terhadap pembangunan di Kaltara, salah satunya Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning Mangkupadi Bulungan. Dimana investasi di lokasi tersebut akan digelontorkan secara besar-besaran.
“Dari Tsingshan Group 31 miliar dollar kurang lebih senilai Rp 450 triliun, dari Fortesque Futures Industris (FFI) 14 miliar dollar, belum lagi yang smelter dan KHE. Jadi kita sebagai pengusaha muda harus bersiap juga dengan kedatangan investor,” ujar Ahmad Syamsir Arief kepada benuanta.co.id, Sabtu 23 Oktober 2021.
Ahmad mengatakan, jangan sampai investor datang tapi sumber daya manusia (SDM) Kaltara tidak siap, jika itu terjadi maka investor akan mengambil SDM dari luar. Hal tersebut juga menjadi tantangan untuk meningkatkan kapabilitas SDM Kaltara.
“Kita harus meningkatkan SDM kita sudah bisa masuk sebagai supply, apapun itu baik supply material hingga jasa. Karena bisnis turunannya banyak seperti perumahan, katering, loundry, kemudian bisnis infrastruktur jalan penyambung perumahan karyawannya,” jelasnya.
Dijelaskan Ahmad, para investor memiliki standar sendiri, jika orang Kaltara ingin menjadi mitranya maka perlu mengikuti apa yang diinginkan para investor tersebut. Karena KIPI belum berjalan, pemerintah daerah menginginkan kinerja investasi daerah dilibatkan.
“Melibatkan investasi pembangunan daerah Kaltara ini antara pelaku usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil. Pemodal nasional ataupun pengusaha tempatan lokal, tak hanya regulasi tapi ada langkah konkretnya,” paparnya.
Langkah konkret tersebut dimulai dari dinas terkait menerapkan aturan, dimana dalam aturan perundang-undangan pelaku usaha besar wajib berkolaborasi dengan pelaku usaha kecil.
Dimana pemerintah daerah menginisiasi atau memberikan satu kesempatan seperti HIPMI, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk memberikan suara.
“Kemudian dari pihak pelaku usaha besar ini mempresentasikan apa yang diperlukan dalam proyek mereka, maka ini yang harus disampaikan kepada pelaku usaha tempatan. Jika sanggup maka investor ini wajib melibatkannya, jika tidak sesuai spek-nya maka harus di bina,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris, Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP dan undangan lainnya turut menghadiri pelantikan pengurus BPD HIPMI Kaltara periode 2021-2024. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Matthew/Ramli
