oleh

180 Ribu Hektar Mangrove Direhabilitasi, Presiden Kenakan Sesingal saat Prosesi Tanam Bibit Mangrove

TARAKAN – Hutan mangrove seluas 180 ribu hektare di Kalimantan Utara akan direhabilitasi pemerintah pada tahun ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo usai melakukan penanaman bibit mangrove di Desa Bebatu, Kabupaten Tana Tidung, Selasa (19/10/2021).

“Kita upayakan tahun depan direhabilitasi seluas 600 ribu hektare,”kata Joko Widodo.

Presiden tiba di Desa Bebatu, disambut dengan prosesi adat tepung tawar. Ketua Adat Tidung, Armansyah Ali, bersama Ketua Adat Brusu, Hendrik, tampak menyambut Presiden setelah Presiden turun dari kapal cepat yang membawanya dari helipad dermaga. Ketua Adat tampak melantunkan selawat.

Baca Juga :  Presiden akan Groundbreaking KIPI pada 16 Desember 2021 Mendatang

Dalam prosesi penyambutan adat tersebut, Ketua Adat juga memercikkan air dan memberikan ikat kepala khas daerahnya yang bernama sesingal tidung. Dalam bahasa adat setempat, prosesi tepung tawar disebut dengan timug bensaluy.

“Timug itu air, bensaluy itu pendingin. Beras kuning ini satu keagungan kami di Kalimantan sebagai ucapan syukur kepada pendatang,” ujar Armansyah Ali.

Baca Juga :  Sejalan dengan Presiden Jokowi, Wagub Inginkan Investor Kelola Hilirisasi Industri Kaltara

Gubernur Kalimantan Utara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum berharap dengan direhabilitasinya hutan mangrove di Kaltara, dapat memberikan efek positif bagi masyarakat Kaltara. Khususnya bagi perkembangan biota laut yang ada di provinsi termuda ini.

“Atas nama masyarakat Kaltara, kami berterima kasih atas kunjungan Bapak Presiden yang ikut menanam bibit mangrove bersama masyarakat Desa Bebatu,”jelasnya.

Baca Juga :  Jelajah Kearifan Lokal Kaltara, Mendes Kunjungi Desa Salimbatu

Ia berharap agar masyarakat senantiasa dapat menjaga ekosistem mangrove yang ada di Kaltara.

Sebab dengan begitu, biota laut di Kaltara dapat terjaga, sehingga spesies hewan laut seperti kepiting dapat berkembang biak dengan baik, dapat menberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Kaltara. (adpim/dkisp-kaltara)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *