oleh

Cegah TPPO di Perbatasan, DP3AP2KB Nunukan Gencarkan Sosialisasi

benuanta.co.id, NUNUKAN – Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Nunukan, Faridah Aryani membuka secara resmi sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan di Kantor Bupati Nunukan, Senin 18 Oktober 2021

Kegiatan ini juga diikuti dari kalangan pelajar, masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, serta unsur TNI dan polri.

Dikatakan Kepala DP3AP2KB Nunukan, Faridah Aryani, kegiatan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB ini perlu dilakukan. Utamanya dalam mengedukasi masyarakat agar mengantispasi dan dapat menjaga anak-anak mereka dari tindakan kejahatan.

Baca Juga :  Paket Wisata Gerbang Satria Potensi Tarik Wisatawan, Tawarkan Arung Jeram

Sebagian kalangan masyarakat hingga saat ini masih menganggap bahwa perempuan merupakan kaum nomor dua atau posisi perempuan tidak boleh sejajar dengan laki-laki, melainkan harus selalu berada di bawah.

Akibatnya, perempuan hanya sebagai objek yang bisa diperlakukan tidak pantas dan tidak dihargai. Misalnya menerima tindakan kekerasan, bahkan perempuan diperjualbelikan seperti halnya barang dagangan.

“Yang menyedihkan para pelaku tindak kekerasan terhadap kaum perempuan kebanyakan dari orang-orang dekat, yang seharusnya memberi perhatian dan perlindungan kepada mereka,” ujar Faridah Aryani.

Permasalahan semacam itu, lanjut Faridah, tentu harus menjadi perhatian bersama. Apalagi Kabupaten Nunukan merupakan pintu perlintasan menuju Tawau Malaysia, yang selama ini menjadi jalur tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

Baca Juga :  148 TKI Dipulangkan ke Indonesia, 3 Orang Alami Gangguan Jiwa

“Banyak perempuan dari berbagai daerah di luar Kabupaten Nunukan yang diiming-imingi akan dipekerjakan di restoran atau pabrik di Malaysia dengan gaji besar. Tapi kenyataanya malah justru dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK),” jelasnya.

Salah satu dampak buruk yang harus ditanggung oleh para korban TPPO dalam jangka panjang akan mengalami trauma. Depresi yang berkepanjangan, rasa takut, cemas, sampai tidak bisa mempercayai lagi orang lain. Begitu juga korban tindak kekerasan di sekolah, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, bahkan di dalam rumah tangga.

Baca Juga :  Dibanding Provinsi Lain, Gubernur Akui Kaltara Memiliki Tanah Subur

“Beban psikologis ini yang akan mengancam masa depan dan kehidupan para perempuan,” tegasnya.

Maka dari itu Faridah mengingatkan, setiap orang punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan TPPO.  Para perempuan harus terus menerus diberi penjelasan dan pemahaman tentang posisi, hak-hak dan kewajibanya dalam pergaulan di masyarakat, sehingga membentuk keberanian dalam menjalani kehidupan.

“Saya percaya jika kita semua bisa bersinergi. Mulai pemerintah daerah, Kepolisian, TNI, Imigrasi, dan seluruh masyarakat, maka kita akan bisa menekan kasus TPPO dan kekerasan terhadap perempuan,” imbuhnya. (*)

Reporter: Darmawan

Editor : Yogi Wibawa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *