oleh

Serapan APBN di Provinsi Kaltara Mencapai 60,14 Persen

benuanta.co.id, BULUNGAN – Pada triwulan ketiga Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara, memaparkan beberapa agenda diantaranya perkembangan realisasi APBN, realisasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) dan kendala serta upaya yang dilakukan.

Plt Kepala Kanwil DJPb Kaltara, Nazuar menuturkan realisasi APBN di Provinsi Kaltara tahun 2021, dimana nilai pagunya sebesar Rp 10,78 triliun. Dengan dua peruntukan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga dan transfer ke daerah serta dana desa.

“Realisasi APBN per 30 September 2021 untuk belanja 39 kementerian/lembaga dengan 227 satuan kerja sebesar Rp 4,19 triliun. Lalu transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) itu dengan 1 Pemprov dan 5 kabupaten kota sebesar Rp 6,59 triliun,” ucapnya kepada benuanta.co.id, Kamis 14 Oktober 2021.

Dia mengatakan realisasi belanja di kementerian/lembaga mencapai 60,14 persen dari target 70 persen atau sebesar Rp 2,52 triliun dari pagu Rp 4,19 triliun. Jika dibandingkan pada tahun 2020 dengan periode yang sama, maka tahun ini kenaikan sebesar 47,78 persen.

Baca Juga :  Gubernur dan Wagub Siapkan Bonus untuk Peserta STQN Berprestasi

“Kita lihat dari jenisnya ada kenaikan, untuk belanja pegawai sebesar 20,76 persen, belanja barang sebesar 42,45 persen, belanja modal sebesar 77,82 persen. Hanya pada bantuan sosial yang mengalami penurunan sebesar -75,01 persen,” bebernya.

Lalu kontribusi serapan anggaran pada kementerian/lembaga terbesar ada di Kementerian PUPR yakni 44,56 persen, urutan kedua Kementerian Pertahanan sebesar 12,83 persen, ketiga Polri sebesar 12,42 persen, lalu di Kementerian Perhubungan sebesar 9,83 persen dan Kementerian Agama sebesar 3,47 persen.

“Kita melihat ada 6 program utama yang menunjang yaitu infrastruktur konektifitas sebesar 32,32 persen, dukungan manajemen sebesar 31,73 persen, perumahan dan kawasan permukiman sebesar 14,76 persen, ketahanan sumber daya air sebesar 4,13 persen, modernisasi Almatsus dan sapras Polri sebesar 3,18 persen serta program lainnya dibawah 3 persen,” jelasnya.

Nazuar menjabarkan realisasi anggaran belanja prioritas nasional, dari Rp 4,19 triliun anggaran pada DIPA satker kementerian/lembaga di Provinsi Kaltara. Maka Rp 388,42 miliar dialokasikan untuk mendukung pencapaian 7 program prioritas nasional tahun 2021 yang tersebar pada beberapa sektor seperti infrastruktur, pertahanan keamanan, pendidikan, pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial.

Baca Juga :  Bupati Berharap Pelatihan UMKM dan Koperasi Tingkatkan Perekonomian KTT

“Alokasi tersebut di luar alokasi transfer ke daerah dan dana desa. Per 30 September 2021, alokasi untuk prioritas nasional tersebut telah terealisasi sebesar Rp 165,16 miliar atau sekitar 42,52 persen,” ujarnya.

Kemudian realisasi TKDD mencapai 72,73 persen atau sebesar Rp 4,79 triliun dari pagu Rp 6,59 triliun. Hanya saja perbandingan realisasi dari tahun 2020 ada penurunan di tahun ini sebesar 15,98 persen.

Dengan rincian penurunan terlihat pada DAK fisik sebesar -69,92 persen, DAK non fisik sebesar -6,25 persen, DD sebesar -1,66 persen, dana bagi hasil sebesar -16 persen, DAU sebesar -7,67 persen dan DID sebesar -23,82 persen.

“Penyaluran DAK fisik 2021 dengan alokasi sebesar Rp 641,9 miliar yang dikontrakkan sebesar Rp 595,6 miliar atau 92,8 persen, kemudian yang sudah disalurkan sebesar Rp 187, 1 miliar atau 29,1 persen ini menjadi catatan kita bagaimana kita percepatan untuk pelaksanaan fisik di lapangan maupun persyaratan dokumen serta pencairannya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Yonarhanud 16/SBC Selesai Jaga Perbatasan, Danrem Lepaskan Kembali ke Maros

Nazuar menambahkan penyaluran dana desa tahun 2021 di Kaltara pertanggal 30 September mencapai Rp 367,44 miliar atau 73,04 persen dari alokasi. Kata dia, dari DD itu diambil 8 persen untuk penanganan Covid-19, dimana ada 352 desa dari 447 desa di Provinsi Kaltara telah menyalurkan DD non bantuan langsung tunai (BLT) tahap 2.

“Jadi penyaluran DD untuk regional Kalimantan kita tertinggi dan secara nasional kita masuk dalam progres yang tinggi. Lalu dana desa non BLT tahap 3 telah disalurkan pada 30 desa di Bulungan dan menjadi pemda pertama, kita harap pemda lain menyusul. Kemudian BLT desa untuk seluruh desa di wilayah Kaltara sudah masuk bulan ke 9,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *