oleh

Sidang Dihadapan DPRD Bulungan, Syarwani Paparkan Sejarah Bulungan

benuanta.co.id, BULUNGAN – Sebelum peringatan hari jadi Kabupaten Bulungan dan Kota Tanjung Selor di tanggal 12 Oktober, Pemerintah Kabupaten Bulungan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan laksanakan rapat paripurna tentang Peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Selor ke-231 dan Bulungan ke-61 yang dilaksanakan di ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan.

“Peringatan hari jadi ini tidak saja memiliki makna historis semata, melainkan juga harus dapat menjadi sarana introspeksi dan evaluasi atas segala aktifitas yang telah kita laksanakan sampai dengan saat ini,” ungkap Bupati Bulungan Syarwani kepada benuanta.co.id, Senin 11 Oktober 2021.

Dia memaparkan hari jadi Kota Tanjung Selor yang jatuh pada tanggal 12 Oktober 1790 dan Kabupaten Bulungan yang jatuh pada tanggal  12 Oktober 1960, merupakan  hasil kajian  yang  mendalam dan menyeluruh  terhadap  sejarah Kabupaten Bulungan.

Baca Juga :  Si Bapak Ketahuan Setubuhi Anak Tirinya, Pasrah Dijemput Polisi

Berdasarkan hasil seminar pada tanggal 7 dan 8 Mei 1991, dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Bulungan Nomor 02 Tahun 1991 tanggal 12 Mei 1991, kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 003.3–IV.2–44 tanggal 24 Agustus 1991.

“Kemudian Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten induk pemekaran di wilayah utara Kalimantan Timur, yang dimulai dari Kota Tarakan di tahun 1997, Kabupaten Nunukan dan Malinau di tahun 1999, Kabupaten Tana Tidung di tahun 2007,” jelasnya.

“Hingga penetapan Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kaltara, melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012, tentang pembentukan DOB Provinsi Kaltara provinsi ke 34 di Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, sejarah masa lampau sejak awalnya legenda asal muasal Suku Bulungan yang konon dimulai dari sepotong bambu atau Bulu Tengon di daerah Long Payan yang merupakan anak sungai Long Pujungan. Dengan kehadiran tokoh Jau Iru dan Lemlaisuri, sampai dengan kepada awal pemerintahan Kesultanan Bulungan yang dipimpin antara lain oleh Datu Mancang atau Ksatria Wira dan selanjutnya hingga pemerintahan Sultan Kasimuddin Datu Tiras pada tahun 1931.

Baca Juga :  Pemkab Bulungan Usulkan Perda No 7 Tahun 2012 Diubah

Lalu dari sejarah kepemerintahan di Kabupaten Bulungan yang diawali dengan penetapan Swapraja Bulungan, melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan, Nomor 186/orb/92/14/1950, dan Undang-undang Darurat Republik indonesia, Nomor 3/1953 sampai dengan ke era otonomi daerah saat ini.

“Maka dari rentang perjalanan sejarah yang cukup panjang tersebut, sudah cukup banyak kemajuan dan peningkatan yang mampu kita raih di wilayah Kabupaten Bulungan ini,” paparnya.

Baca Juga :  Hati-hati! Jalan Agathis Tanjung Selor Rawan Kecelakaan

Secara umum dalam menjalankan roda pemerintahan tentunya ada hambatan yang masih berkutat pada seputar masalah kondisi geografis dan demografis yang dimiliki, ketersediaan sumber daya manusia yang masih terbatas serta situasi pandemi covid-19 yang berdampak pada berbagai sendi kehidupan.

“Maka upaya dan arah kebijakan pembangunan yang selanjutnya, harus sejalan dengan upaya-upaya peningkatan SDM, peningkatan perekonomian daerah serta mengurangi kesenjangan antara hambatan-hambatan tersebut dengan kondisi riil yang ada,” tuturnya.

Tampak saat pelaksanaan sidang itu Bupati Bulungan Syarwani, Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala dan Sekda Bulungan Syafril serta OPD di lingkungan Pemkab Bulungan mengenakan pakaian adat nusantara, khususnya suku-suku yang ada di Kabupaten Bulungan. Hal ini melambangkan keanekaragaman dalam Bhineka Tunggal Ika di Kabupaten Bulungan.(*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *