oleh

Bantuan Permodalan UMKM Tahun Ini Dikucurkan, Deddy Sitorus: UMKM Pasar Guru Perekonomian

benuanta.co.id, TARAKAN – Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara (Kaltara), Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai setiap pelaku Usaha Mikro Kecil maupun Menegah (UMKM) merupakan pilar pembangunan ekonomi sehingga layak untuk mendapat perhatian besar guna memicu kelanjutannya.

Wakil rakyat yang duduk di Komisi VI tersebut memastikan bahwa untuk mengawal kemajuan UMKM di Kaltara, pihaknya di kancah pusat telah berjibaku menjemput peluang bantuan dan program untuk UMKM di Kaltara.

“Kita fokus mendorong agar program dan alokasi anggaran UMKM di Kaltara diperbanyak, karena UMKM merupakan soko guru perekonomian dan tentu melibatkan banyak sekali rakyat,” ujar Deddy saat dihubungi benuanta.co.id pada Rabu, 6 Oktober 2021.

Tak hanya sebatas mengawal, program nasional seperti pelatihan, pemberdayaan telah dilakukannya dan kerap jemput bola program bantuan pemerintah pusat untuk bumi Benuanta.

Bantuan program dan anggaran tersebut, dikatakannya telah tersalurkan ke kabupaten/kota yang ada di Kaltara semenjak ia duduk di bangku parlemen 2019 lalu.

Baginya, tiada langkah yang bisa terhenti untuk memacu produktivitas UMKM di Kaltara selama pandemi Covid-19 terutama akibat dampak PPKM Level IV.

Baca Juga :  15 Unit Satker dan Pemerintah Daerah di Kaltara Terima DIPA dan TKDD

“Dalam waktu dekat kami akan mendorong bantuan permodalan untuk kelompok usaha mikro dan kecil seperti pedagang pasar, nelayan dan petani,” sambungnya.

Estimasi waktu program tersebut, kata Deddy bakal dilaksanakan pada tahun 2021 ini alias bulan depan akan dimulai. Mengenai kuota penerima, menurutnya tiada batasan asalkan memenuhi syarat.

Beber politisi PDI Perjuangan itu, semua kementerian menyambut baik program UMKM untuk Kaltara. “Hanya saja kondisi anggaran nasional sedang fokus pada penanganan Covid-19 sehingga belum bisa memberi banyak, semoga tahun depan sudah makin baik,” kata Deddy.

Untuk meningkatkan daya atau kekuatan UMKM, nenurut pria asal Sumatera Utara itu, pendampingan UMKM haruslah maksimal, kemudian literasi pasar dan perbankan pun harus ditingkatkan. Hal itu pun tak terkecuali untuk pedagang kecil, nelayan termasuk petani.

“Contohnya model Agrosolution, jadi kelompok tani itu dibina oleh PT. Pupuk Indonesia dan itu sudah terlaksana di Kaltara,” kesahnya.

Beberapa waktu lalu, ia juga terlaksananya menggelar Pelatihan Vocational Inovasi Produk kepada para pelaku Koperasi, serta UMKM yang ada di Tarakan, pada 29 hingga 30 September 2021.

Baca Juga :  Pemprov Minta Libur Nataru Masyarakat dan ASN Harus Tetap di Kaltara

Deddy menekankan pentingnya inovasi semua elemen UMKM di Kaltara. Sehingga ia berharap semua pelaku UMKM harus giat melatih kemampuannya.

“Inovasi ini bukan sesuatu yang baru, sederhananya inovasi itu ada mengenalkan sesuaatu yang baru, tapi itu bisa disebut usaha yang dilakukan seseorang dalam penggunaan pikiran kemampuan imajinasi,” ungkapnya.

Politisi PDIP ini menuturkan kata kunci inovasi adalah sebuah imajinasi. Sebab, tanpa imajinasi pikiran tentu tidak ada inovasi atau kegiatan yang inovatif.

“Oleh karena itu, mari kita berpikir menggembara agar apa yang kita kerjakan dalam menghasilkan sesuatu yang baik, inovasi terdapat banyak macam di antaranya inovasi dalam pemasaran, teknologi, produk dan sebagainya,” urai Deddy.

Tekad besarnya untuk kemajuan UMKM di Kaltara, mendapat respon positif dari Kementerian Koperasi dan UKM. Asisten Deputi (Asdep) Kementerian Koperasi dan UKM, Dwi Andriani Sulistyowati menekankan program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) untuk lebih diperhatikan salah satunya yakni label perizinan produk.

Baca Juga :  Trouble Engine, Pesawat Kinabalu-Balikpapan Hilang Kontak di Perbatasan Kaltara

Memasuki masa pandemi Covid-19 tentu menjadi tantangan bagi pegiat usaha khususnya UMKM yang penghasilannya juga terpengaruh dan turut menurun bersamaan dengan berlangsungnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Banyak program untuk menangani prioritas nasional itu di daerah 3T. Mungkin kalau untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dilihat dulu kalau sudah ada produk lalu perizinannya,” ungkap Dwi, Kamis (30/9/2021).

Dwi menambahkan, perizinan produk sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 tentang perizinan usaha dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Melalui hal ini juga pihaknya telah melakukan reorganisasi, sehingga pengurusan izin usaha kriteria sehat dan halal akan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. “Kami sudah pilah-pilah tugasnya dan tidak bisa melakukan itu sendiri. Ada BPOM, Dinas Kesehatan dan Kemenag untuk penjaminan sertifikasi produk halal,”tutup Dwi.(*)

Reporter: Kristianto Triwibowo

Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *