oleh

DPRD Kaltara Minta Pemerintah Pusat Lebih Jeli dalam Menetapkan PPKM

benuanta.co.id, TARAKAN – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV di Kota Tarakan hingga saat ini masih berlangsung hingga 4 Oktober 2021 mendatang. Mengenai hal ini Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dianggap perlu kejelasan dalam mengambil kebijakan tersebut.

Pasalnya, anggota Komisi IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah merasa bingung di tengah penanganan Covid-19 Kota Tarakan yang membuahkan hasil alias kasus Covid-19 menurun, namun masih saja pemerintah pusat menetapkan kota yang dipimpin oleh dr. H. Khairul, M.Kes tersebut menerapkan PPKM Level IV.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta agar pemerintah pusat benar-benar mempertimbangkan metode penelusuran data Covid-19 yang dilaporkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltara secara tepat, benar dan sesuai fakta lapangan. Ia mengharapkan, ketika PPKM Level IV berakhir pada 4 Oktober 2021 mendatang, dirinya menantikan kabar baik agar Tarakan dapat kembali normal.

Baca Juga :  Gugatan Moeldoko Ditolak PTUN, Demokrat: Ini Kemenangan Rakyat atas Ridha Allah SWT

“Saya merasa bingung dengan Pemerintah pusat yang melanjutkan PPKM Level IV disaat kasus Covid-19 melandai. Kita terkadang berpikir dan mencurigai kemungkinan salah data,” terang dia kepada benuanta.co.id.

Meski begitu, Syamsuddin memandang kebijakan pusat tersebut tetaplah dipatuhi oleh Pemkot Tarakan dan masyarakat. Menurutnya, mengambil keputusan terkait penetapan PPKM oleh pemerintah pusat sebaiknya jangan terlalu cepat dan tergesa-gesa.

Baca Juga :  Ketum PDIP Copot Jabatan Norhayati Andris dari Ketua DPRD Kaltara

“Kebijakan mungkin saja salah, bisa saja salah informasi dan data sehingga keputusannya seperti itu. Semoga dapat dievaluasi betul-betul. Jangan hanya mempertimbangkan di atas meja saja tetapi harus juga membandingkan dengan sumber yang ril,” tambah Ketua Bapemperda DPRD Kaltara itu.

Dampak PPKM pun tersorot olehnya, seperti Pembelajaran Tatap Muka (PTM), resepsi pernikahan, pariwisata dan ekonomi. Namun lagi-lagi, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar penanganan Covid-19 berjalan dengan tepat sasaran.

Baca Juga :  Tanggapi Santai Surat Keputusan dari PDIP Pusat, Norhayati Andris : Saya Belum Baca

“Kami selalu berkoordinasi dengan Satgas terlebih komunikasi politik ke pusat,” tutup dia. (*)

Reporter : Kristianto Triwibowo

Editor : Nicky Saputra

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *