Proyek Sungai Perikanan, Ketua DPRD Kaltara Minta Dinas Terkait Carikan Solusi untuk Nelayan

 benuanta.co.id, TARAKAN – Nasib para nelayan yang memarkirkan perahunya di sekitar Sungai Perikanan Tarakan masih menunggu solusi terbaik dari pihak pemilik proyek. Pasalnya, di sepanjang Sungai Perikanan tempat biasanya puluhan nelayan memarkirkan perahu diduga bakal dibangun sebuah siring kanal.

Pantauan benuanta.co.id, sekitar 35 perahu yang parkir di lokasi tersebut sebagian besar merupakan nelayan tradisional yang telah menempati lahan sejak puluhan tahun lalu. Seiring berjalannya waktu, rasa persaudaraan antar nelayan di lokasi tersebut terjalin erat sehingga membentuk sebuah kelompok nelayan.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1581 votes

Dengan adanya rencana proyek pembangunan siring di sepanjang Sungai Perikanan, nelayan setempat seakan dibuat bingung lantaran tak adanya pemberitahuan terlebih dulu. Bahkan, beberapa patok kayu sudah berjajar rapi di bibir Sungai Perikanan yang menandakan lokasi tersebut akan ada proyek pembuatan siring kanal dan penimbunan.

Lokasi proyek itu, tepat di parkiran puluhan perahu nelayan yang dalam waktu dekat dipastikan nelayan harus angkat kaki dari lokasi proyek tersebut. Hal itu dianggap para nelayan sebagai salah satu tindakan yang merugikan nelayan setempat. Tak lain karena belum ada solusi dari pihak mana pun terkait pemindahan perahu nelayan perikanan.

Baca Juga :  Buntut Ancam Orang Pakai Sajam, AW Masuk Bui

Dikatakan Ketua Kelompok Nelayan Perikanan, Hamid, para nelayan yang memarkirkan perahu di lokasi tersebut bukan enggan untuk pindah. Namun, pihaknya berharap adanya sosialisasi dan solusi terkait lokasi yang akan ditempati para nelayan sebelum proyek itu benar-benar berjalan dalam waktu dekat.

“Harusnya ada solusi, mau diparkir di mana perahu nelayan di sini (Perikanan) jika tidak ada pemberitahuan kepada kami terkait rencana proyek itu,” ungkap Hamid kepada benuanta.co.id.

Kini, kata Hamid, para nelayan di Perikanan bertanya-tanya terkait pekerja proyek yang enggan membuka komunikasi kepada para nelayan di sekitar lokasi pembangunan proyek yang terdampak penyiringan sungai itu. Bahkan, ia menganggap pihak terkait jangan sampai melupakan nelayan kecil meski proyek tersebut akan dijadikan lokasi bisnis ke depannya.

Baca Juga :  Target Pengmpulan Zakat Kaltara Capai Rp 3 Miliar

Baca Juga :

“Nelayan di sini ibaratnya mencari rezeki Rp100 – Rp200 ribu untuk makan keluarga. Tidak sebanding dengan besarnya pendapatan pihak terkait jika nantinya benar-benar lokasi ini dijadikan tempat bisnis di bidang perikanan. Nelayan juga tidak keberatan dengan adanya pembangunan, nelayan pasti mendukung pemerintahan tapi sebaiknya ada komunikasi dan solusi untuk memindahkan kelompok nelayan,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Norhayati Andris meminta pihak terkait perencanaan proyek penyiringan Sungai Perikanan harusnya membuka musyawarah kepada pihak nelayan setempat. Sehingga nelayan kecil tidak merasa dirugikan atau sebaliknya.

“Saya berharapnya dinas terkait mencarikan solusi jangan sampai nelayan disusahkan parkir perahu. Kalau selama ini para nelayan sudah terbiasa memarkirkan perahunya di sana, diberikan sosialisasi kepada nelayan terkait rencana pembangunan atau kegiatan di tempat biasanya nelayan memarkirkan perahunya,” terangnya kepada benuanta.co.id pada Selasa, 21 September 2021.

Kata dia, baik dinas yang membidangi perikanan maupun pihak proyek secepatnya bertemu para nelayan untuk membicarakan solusi terkait lokasi tempat pemindahan perahu nelayan ke depannya. “Jangan sampai para nelayan tidak diberitahu, jangan sampai menjadi suatu dilema. Karena bagaimanapun mereka (nelayan) cari makan. Juga sudah biasa memarkirkan perahunya di wilayah tersebut,” cetusnya.

Baca Juga :  Lima Angkutan Laut di Pelabuhan Malundung Sudah Uji Kelaikan  

Terkait rencana penumbangan pepohonan di sekitar parkiran perahu nelayan, menurut dia juga seharusnya ada pemberitahuan kepada para nelayan maupun perwakilan nelayan. “Saya rasa juga dinas terkait tidak seceroboh (tidak melakukan sosialisasi) itu ya, kalau seceroboh itu (penumbangan pohon) tentunya akan merugikan dinas terkait. Karena pasti akan melakukan ganti rugi bila ada kerusakan terhadap perahu nelayan,” sambungnya.

Ia berharap pekerja proyek dan dinas terkait melakukan duduk bersama membahas program pembangunan tersebut. Serta melakukan sosialisasi hingga menemukan solusi yang tepat untuk para nelayan.

“Harus mereka (dinas terkait) mencarikan parkiran terlebih dulu kepada para nelayan. Karena kita (pemerintah) bagian dari mereka (nelayan),” pintanya. (*)

Reporter : Endah Agustina

Editor : Nicky Saputra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *