oleh

Hakim Ketok Palu Sidang HGB THM, Pemkot Diperintahkan Perpanjang HGB

benuanta.co.id, TARAKAN – Perseteruan sidang persoalan Hak Guna Bangunan yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Samarinda kurang lebih berbulan-bulan lamanya akhirnya sampai pada putusan majelis hakim.

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Samarinda akhirnya mengabulkan gugatan dari penggugat yakni tenant yang meminta perpanjangan HGB dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.

Keputusan PTUN itu sesuai putusan nomor : 14/G/2021/PTUN.SMD, Amar yang menyampaikan ; “Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dari Para Penggugat”. Keputusan tersebut berisi 6 poin dalam merekomendasikan Pemkot Tarakan memperpanjang HBG tenant komplek THM Plaza.

Baca Juga :  Kemenag Tarakan Sebut Saksi Yehuwa Dapat Pengakuan Hukum

Dibeberkan langsung oleh Ketua Tenant THM Plaza Ferry bahwa dengan keluarnya hasil sidang itu haraplah dapat membuat semua pihak legowo termasuk Pemerintah Kota Tarakan sendiri.

“Putusan garis besarnya walikota diperintahkan untuk menertibkan rekomendasi perpanjangan HGB, jadi kita himbau kepada pak Wali agar legowo menerima hasil ini dan mari kita bangun kota ini bersama-sama dengan baik” ungkap Ferry, Sabtu (17/9/2021).

Dalam hal ini, tenant melakukan gugatan lantaran bangunan tersebut merupakan properti yang dibeli oleh sebuah perusahaan developer.

“Jadi, disini kita menjelaskan dengan baik, bahwa sebenarnya kami pemilik ruko itu tidak menyewa kepada pemerintah daerah, ruko ini kami beli dari developer PT. Putra Kaltim Membangun,” terangnya.

Baca Juga :  Rapat UMK Dikebut, Disnaker Sayangkan Tak Hadirnya Serikat Buruh

“Kami adalah pemilik HGB jadi tidak ada menyewa kepada pemkot, makanya kami berhak mengajukan gugatan,” imbuh Ferry.

Ia menjelaskan, jika hal ini terjadi, maka tidak ada kepastian hukum yang dapat menarik investor ke Kota Tarakan.

Menurutnya, THM plaza bukanlah kawasan pertama yang menjadi kasus antara tenant dan Pemerintah daerah di Kota Tarakan.

“Sepertinya tidak ada kepastian hukum di negara ini, kita bisa lihat GTM seperti itu, gusher seperti itu sudah diblokir semua sertifikat nya karena katanya semua HPL tapi jatuh tempo semua kenapa diblokir,” tuturnya.

Baca Juga :  Disdikbud Tarakan Tepis Tudingan Intoleran oleh Pihak Sekolah

Kendati demikian, ia dan pihak tenant lainnya akan tetap hadir jika suatu saat dipanggil untuk melakukan dialog atau hearing oleh Walikota Tarakan.

“Kita siap saja, kita selalu terbuka untuk dialog kan dialog untuk cari solusi itu kan bagus karena di undang-undang kita musyawarah untuk mufakat itu yg diutamakan daripada harus ke pengadilan,” tukasnya. (*)

Reporter : Endah Agustina

Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *