oleh

Penasehat Hukum Terdakwa Sattar Sebut Jaksa Keliru Terapkan Pasal

benuanta.co.id, NUNUKAN – Pembacaan pledoi atau nota pembelaan terdakwa kasus narkotika sebanyak 25 gram bernama Sattar Bin Tamrin di Pengadilan Negeri Nunukan digelar secara virtual, Rabu (15/9) sekira pukul 16.00 Wita.

Dedy Kamsidi SH, penasehat hukum terdakwa Sattar menyampaikan bawah pasal yang diterapkan jaksa penuntut umum keliru. Sebab pasal yang dikenakan itu adalah pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurutnya ada unsur setiap orang, jika jaksa penuntut umum memaknai hal tersebut dengan argumentasi. Sedangkan Sattar dalam keadaan sehat dan jasmani mampu menjawab pertanyaan yang diajukan secara logis dalam persidangan.

Baca Juga :  Vaksinasi Door to Door, Lansia Merasa Sangat Terbantu

“Argumentasi yang tidak pantas disampaikan ke dalam pengadilan, karena untuk membuktikan tindak pidana harus sesuai menunjukan siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut,” kata Dedy.

Persidangan sebelumnya dari keterangan saksi Yusuf, Heriadi, Rudi maupun dari pihak kepolisian Iswan dan Yosua tidak ada pengakuan atau pernyataan yang disampaikan para saksi keterlibatan Sattar atas kepemilikan, penguasaan, menyimpan seperti diterapkan di pasal 112 dan pasal 132  sabu tersebut itu tidak lah benar. “Jadi pasal yang diterapkan kepada kelayen kami itu tidaklah benar,” tegasnya.

Baca Juga :  Disdikbud Tarakan Tepis Tudingan Intoleran oleh Pihak Sekolah

Dari pengakuan ketiga terdakwa mulai keterlibatan teransaksi,  telepon, tahap pembayaran, pendistribusian Sattar tidak mengetahui sama sekali. Mereka juga tidak mengenal kliennya. “Kami sangat keberatan dengan pasal yang di terapkan oleh jaksa penuntut umum (JPU),” jelasnya.

Setelah menyampaikan pledoi atau nota pembelaan terdakwa kasus narkoba Sattar Bin Tamrin, kepada ketua majlis hakim Pengadilan Negeri Nunukan Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H, dan anggota hakim Nardon Sianturi , S.H,  Bimo Sutro Sejati , S.H,. sidang akan dilanjutkan dengan agenda replik yang nantinya akan disampaikan JPU pada Rabu 22 September 2021.

Baca Juga :  Hujan Bakal Guyur Tarakan dari Malam Hingga Pagi

Selain itu, JPU Hartanto SH mengatakan akan tetap pada tuntutannya yakni meminta majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menjerat terdakwa Sattar Bin Tamrin selama 6 tahun 6 bulan dengan denda Rp 2.030.000.000, Subsider 4 bulan penjara sebagaimana pasal 112 (2) UU No 35 Tahun 2009 Jo pasal 132 (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“Terhadap penyampaian pledoi itu, kami meminta waktu satu minggu untuk menjawab repliknya,” tukas Hartanto.(*)

Reporter:  Darmawan

Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *