Melalui KP2S, Wabup Hanafiah Ajak Penurunan Stunting di Nunukan

benuanta.co.id, NUNUKAN – Rembuk stunting di Nunukan resmi dibuka Wakil Bupati (Wabup) Nunukan, H. Hanafiah, dari lantai 4 ruangan VIP Kantor Bupati Nunukan, Kamis 9 September 2021.

Rembuk stunting ini diikuti seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Nunukan secara virtual. Selain Wabup, acara ini turut dihadiri langsung oleh Kasi Gizi Kesga Dinkes Provinsi kaltara Dadang Hermanto, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Meinstar Tololiu dan Sekretaris Bapedda Litbang, Wilson.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1580 votes

Dikatakan H. Hanafiah, pemerintah pusat hingga daerah saat ini berupaya melakukan penurunan prevalensi stunting. Upaya percepatan pencegahan stunting secara konvergen, baik pada perencanaan, pelaksanaan, termasuk pemantauan dan evaluasinya di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk desa. Sehingga diperlukan keterlibatan semua pihak dalam percepatan pencegahan stunting agar prevalensi turun hingga 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

Baca Juga :  Bupati Laura Smpaikan LKPj Anggaran 2023 ke DPRD Nunukan

Perlu diketahui, jumlah balita di Kabupaten Nunukan yang diukur pada tahun 2020 sebanyak 13.367 anak. Dari data tersebut, jumlah balita pendek dan sangat pendek sebanyak 2.714 anak atau 20,3 persen dari total balita yang ada. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada tahun mendatang.

“Kami (Pemda Nunukan) sangat mendukung dilaksanakannya aksi ke-3 Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (KP2S),” kata Wabup H. Hanafiah.

Baca Juga :  Pemda Nunukan Paparkan Realisasi Capaian Kinerja IKU ke DPRD

Menurutnya, rembuk stunting ini merupakan suatu kegiatan preventif mengantisipasi bertambahnya balita stunting dan strategi penanganannya secara komprehensif. Sekaligus merupakan salah satu aksi dari konvergensi percepatan penurunan stunting yang terintegrasi di Kabupaten Nunukan.

“Bersama bergerak mempercepat penurunan stunting,” jelasnya.

Diketahui pula, kunci pencegahan stunting ada pada 100 Hari Pertama Kelahiran (HPK). Sehingga perhatian pada ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun, baik dalam intervensi gizi spesifik maupun intervensi sensitif harus menjadi perhatian.

Baca Juga :  Bupati Laura Smpaikan LKPj Anggaran 2023 ke DPRD Nunukan

“Saya berharap intervensi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan saja, tetapi juga dilaksanakan oleh sektor lain. Karena keberhasilan penanganan dari dukungan sektor lain di luar sektor kesehatan mencapai 70 persen,” ujarnya.

Wabup mencontohkan, dukungan sektor lain tersebut misalnya pembangunan sanitasi, tersedianya air bersih, penyediaan pangan yang aman dan bergizi, pemahaman oleh masyarakat dan masing-masing individu dalam optimalnya penanganan stunting . (*)

Reporter: Darmawan
Editor : Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *